Bagikan Media Korea Selatan, Seseorang Dikabarkan Langsung Dieksekusi Korea Utara

Berita Baru, Pyongyang – Korea Utara mengeksekusi orang karena menggunakan narkoba, berbagi media Korea Selatan, dan kegiatan keagamaan karena menghambat hak asasi manusia dan kebebasan warganya, menurut laporan dari Korea Selatan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mendasarkan laporan setebal 450 halaman pada kesaksian yang dikumpulkan dari 2017 hingga 2022 dari lebih dari 500 warga Korea Utara yang melarikan diri dari tanah air mereka.

“Hak warga negara Korea Utara untuk hidup tampaknya sangat terancam,” kata kementerian tersebut dalam laporan tersebut pada hari Kamis, dilansir dari Reuters.

“Eksekusi dilakukan secara luas untuk tindakan yang tidak membenarkan hukuman mati, termasuk kejahatan narkoba, penyebaran video Korea Selatan, dan kegiatan keagamaan dan takhayul,” imbuhnya.

Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi temuan pemerintah Korea Selatan, tetapi temuan itu sejalan dengan investigasi PBB dan laporan dari organisasi non-pemerintah.

Korea Utara menolak kritik terhadap kondisi haknya sebagai bagian dari rencana untuk menggulingkan penguasanya.

Laporan tersebut memberikan perincian tentang pelanggaran hak yang dipimpin negara yang merajalela di masyarakat, kamp penjara dan di tempat lain, termasuk eksekusi publik, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan juga menagatakan kematian dan penyiksaan secara teratur terjadi di fasilitas penahanan, dan beberapa orang dieksekusi setelah tertangkap saat mencoba melintasi perbatasan.

Laporan itu muncul saat Korea Selatan berusaha menyoroti kegagalan tetangganya yang terisolasi itu untuk memperbaiki kondisi kehidupan sementara berlomba untuk meningkatkan persenjataan nuklir dan misilnya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan laporan itu harus lebih baik menginformasikan masyarakat internasional tentang pelanggaran “mengerikan” Korea Utara.

Ia juga menegaskan Korea Utara tidak pantas mendapatkan “satu sen pun” bantuan ekonomi sementara mengejar ambisi nuklirnya.

Pendekatan oleh Yoon yang konservatif berbeda dengan pendahulunya yang liberal, Moon Jae-in, yang menghadapi kritik karena posisinya yang kurang blak-blakan tentang hak-hak Korea Utara saat ia berusaha meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baik dengan pemimpinnya, Kim Jong Un. .

Kementerian Unifikasi diharuskan oleh undang-undang untuk menilai situasi hak Korea Utara setiap tahun.

Hampir 34.000 warga Korea Utara telah menetap di Korea Selatan, tetapi jumlah pembelot telah menurun drastis karena keamanan perbatasan yang lebih ketat.

Kedatangan Korea Utara mencapai titik terendah sepanjang masa hanya 63 pada tahun 2021, di tengah penutupan COVID-19, sebelum naik tipis menjadi 67 pada tahun 2022, data kementerian menunjukkan.