Asosiasi ALB Kadin Siap Sukseskan Munas VIII di Kendari

Berita Baru, Jakarta – Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berasal dari berbagai asosiasi menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kadin yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 30 Juni 2021 mendatang.

Melalui ajang lima tahunan ini, pada delegasi ALB bisa menyuarakan aspirasi serta turut merumuskan strategi untuk memperkuat Kadin, juga menjawab tantangan dunia usaha dan industri yang terdampak pandemi.

“Kami siap hadir dan menyukseskan Munas VIII Kadin di Kendari. Kami juga optimistis Munas Kadin mampu merumuskan strategi tepat untuk memulihkan dunia usaha dan perekonomian nasional yang terdampak pandemi,” kata delegasi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Nicolaus Prawiro dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021) .

Sebagai delegasi kelompok IX yang berasal dari Asosiasi-asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi, Nicolaus juga menyatakan tak khawatir atas penyelenggaraan Munas yang digelar di tengah situasi pandemi. Ia menyatakan Munas VII ini akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Sebagai organisasi besar, dipastikan Kadin akan menggelar momentum lima tahunan ini secara profesional dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apalagi Munas akan dibuka oleh Presiden,” tutur Nicholas yang juga menjabat sebagai Vice President Director Asuransi Cakrawala Proteksi.

Berita Terkait : KPK Ajak Mahasiswa Unsrat Terlibat Aktif dalam Pemberantasan Korupsi

Adapun Munas VIII yang diselenggarakan di pelataran Masjid Al Alam, Kendari ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selain membuka Munas VIII, Jokowi juga dijadwalkan akan memantau pelaksanaan vaksinasi massal serta melakukan pengarahan terhadap forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota.

Senada dengan Nicolaus, perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) Firlie Ganinduto juga menegaskan kesiapannya untuk menyukseskan Munas VIII Kadin.

Firlie yang juga merupakan delegasi perwakilan dari asosiasi jasa keuangan dan jasa profesi akan mengoptimalkan dukungan terhadap penguatan sektor keuangan, asuransi, fintech dan lainnya.

Firlie menyebutkan, ke depan Kadin juga harus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai industri yang turut membantu inklusi keuangan digital.

Firlie berharap, Munas VIII akan mengukuhkan Kadin Indonesia sebagai organisasi yang semakin inklusif dan kolaboratif. “Saya berharap Munas akan memilih sosok Ketua Umum yang mampu merangkul seluruh anggotanya dan bisa berkolaborasi secara kuat dengan pemerintah,”

Untuk diketahui, Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia telah menetapkan 30 orang delegasi yang akan hadir dan memberikan suara dalam Munas VIII di Kendari.

“Dari hasil rapat kelompok-kelompok konvensi, telah disepakati dan diputuskan terdapat 30 orang sebagai peserta penuh Munas VIII Kadin,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin MS Hidayat.

Berita Terkait : KPK Akan Undang Tiga Capres untuk Bahas Pemberantasan Korupsi

Adapun 30 delegasi tersebut terbagi atas 12 kelompok berikut:

1. Kelompok I (asosiasi industri pertanian dan kehutanan)

Bambang Soepijanto dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia

2. Kelompok II (asosiasi peternakan, perikanan, dan pengolahan makanan)

Safari Aziz dari Asosiasi Rumput Laut Indonesia
Elvira Lianta dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia

3. Kelompok III (asosiasi pertambangan dan energi)

Tanu Wijaya dari Asosiasi Pengeboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia
Andi Rachman dari Industrial Natural Gas Trader Asossiation

4. Kelompok IV (asosiasi industri pengolahan kimia)

Aziz Pane dari Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia
Redma Gita Wirawasta dari Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia

5. Kelompok V (asosiasi industri pengolahan logam dan mesin)

Mukawi Djumadi dari Asosiasi Pengusaha Konstruksi Baja Indonesia
Andi Hartanto dari Asosiasi Sepeda Motor Indonesia

6. Kelompok VI (asosiasi industri pengolahan lain-lainnya)

Felix Hibono dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia
Fajar AD Budiyono dari Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia

Berita Terkait : Rekomendasi Paramadina Public Policy untuk Pemberantasan Korupsi di Masa Depan

7. Kelompok VII (asosiasi jasa perdagangan dan jasa ekspor-impor)

Bambang Soesatyo dari Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia
Effendi Sianifar dari Asosiasi Pengusaha Barang dan Jasa Indonesia

8. Kelompok VIII (asosiasi jasa konstruksi dan properti)

Joseph Pangalila dari Asosiasi Kontraktor Indonesia
Desidesrius Vilby Indrayana dari Perkumpulan Pelaksana Konstruksi Nasional
Dhira Nandana dari Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia
Elfin Nasution dari Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia

9. Kelompok IX (asosiasi jasa keuangan dan jasa profesi)

Firlie Ganundito dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia
Nicolaus Prawiro dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

10. Kelompok X (asosiasi jasa perhubungan, pariwisata, perposan, media massa, teknologi komunikasi dan informasi)

Jamal Izza dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Wisnu Wahyudin Pettalolo dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
Denon Prawiraatmadja dari Indonesia National Air Carries Association
Yukki Nugrahawan Hanafi dari Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia
Adrianto Djokosoetono dari Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya

11. Kelompok XI (asosiasi penyedia jasa lainnya)