AS Tawarkan Solusi ‘Dua Negara’ untuk Israel-Palestina

Berita Baru, Internasional – Sejak Presiden Joe Biden, menjabat pada 20 Januari, anggota pemerintahannya telah menjelaskan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan solusi untuk memperbaiki hubungan antara Israel dengan Palestina.

Pemerintahan Biden, seperti dilansir dari Sputnik News, Kamis (18/3), mendorong solusi bagi dua negara konflik Palestina-Israel sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negerinya.

Upaya tersebut diklaim sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk mengatur ulang hubungan AS dengan Palestina, yang hampir runtuh di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, menurut draf memo internal Washington, yang salinannya diperoleh The National.

Bagian dari pemukiman Yahudi di Maale Adumim, sebelah timur Yerusalem, Israel telah menyetujui 560 rumah baru untuk pemukiman Tepi Barat di Maale Adumim, kata juru bicara pemukiman tersebut pada 4 Juli 2016. Langkah yang berpotensi meningkatkan ketegangan menyusul serangkaian serangan Palestina.

Menurut surat kabar tersebut, dokumen itu berjudul “The US-Palestine Reset and the Path Forward”.

Draf memo tersebut, yang sekarang berada dalam “tahap kerja” awal, dilaporkan bertujuan untuk membentuk dasar untuk membalikkan pendekatan Trump terhadap konflik yang membara antara Palestina dan Israel.

The National mengutip sebagian memo yang mengatakan bahwa visi AS adalah untuk memajukan kebebasan, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina dalam waktu dekat.

Selain itu, dokumen tersebut seolah-olah menetapkan bahwa $ 15 juta bantuan pandemi COVID-19 untuk Palestina dapat diumumkan oleh AS pada akhir Maret.

Sejalan dengan memo tersebut, pemerintahan Biden juga berencana mengambil sikap lebih tegas terhadap ekspansi pemukiman Israel. Juga mengakhiri pembayaran kepada individu yang dipenjara (oleh Israel) karena tindakan terorisme.

Mengenai solusi dua negara, sebagaimana tercantum dalam memo tersebut, Gedung Putih dapat mendukung kerangka kerja dua negara berdasarkan garis tahun 1967 dengan pertukaran lahan yang disepakati bersama dan kesepakatan tentang keamanan dan pengungsi.

Perkembangan yang dilaporkan terjadi setelah penjabat Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan pada akhir Januari bahwa Presiden Joe Biden mendukung solusi dua negara antara Israel dan Otoritas Palestina.

Mills juga mengisyaratkan dukungan Amerika untuk negara Palestina, dengan menekankan bahwa pemerintahan Biden berencana untuk mengambil langkah-langkah pembukaan kembali misi diplomatik Palestina di Washington, yang sebelumnya ditutup oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Pada Desember 2017, Donald Trump membuat marah warga Palestina keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk meluncurkan proses pemindahan Kedutaan Besar AS, yang terletak di Tel Aviv, ke Yerusalem.

Pernyataan Mills, mengikuti Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menekankan bahwa satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan untuk memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui apa yang disebut solusi dua negara.

Solusi dua negara, seperti yang dikemukakan Biden menetapkan pembentukan negara Palestina yang akan bekerja sama secara damai dengan Negara Israel, sesuatu yang diupayakan untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel dan berfungsi sebagai dasar untuk perdamaian abadi di Timur Tengah.

Selama bertahun-tahun, Palestina telah mencari pengakuan diplomatik untuk sebuah negara di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Pemerintah Israel, serta sejumlah negara, seperti Prancis, AS, Inggris, dan Jerman, menolak untuk mengakui Otoritas Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen, dengan terus membangun permukiman di wilayah pendudukan. Meskipun ada keberatan dari PBB.

Di bawah rencana perdamaian Timur Tengah yang diresmikan oleh Trump pada akhir Januari 2020, Israel akan memasukkan permukiman di Tepi Barat dan Lembah Jordan dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak terbagi.

Orang-orang Palestina ditawari desa yang berdekatan Abu Dis sebagai ibu kota mereka dan $ 50 miliar investasi untuk memacu ekonomi mereka, sebuah cetak biru yang dikritik keras oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.