AS Hukum Turki Dengan Sanksi, Pentagon Tambah Belasan Pesawat Tempur

Berita Baru, Internasional – Pentagon memperbarui kontrak dengan Lockheed Martin Aeronautics dengan menambah 14 pesawat baru setelah Turki dikeluarkan dari program gabungan jet tempur F-35A, menurut rilis pers Departemen Pertahanan AS, Senin (20/7).

“Lockheed Martin Aeronautics Co., Fort Worth, Texas, telah menerima US$ 861.731.778 (P00040) untuk insentif harga tetap yang sebelumnya diberikan (target perusahaan), kontrak harga tetap perusahaan N00019-17-C-0001. Modifikasi ini menggunakan opsi untuk mendapatkan delapan pesawat reposisi Lot 14 F-35A Lightning II sebagai akibat dari penghapusan Republik Turki dari program F-35, dan enam pesawat Lot 14 F-35A untuk Angkatan Udara,” tulis siaran pers itu.

Proyek yang diperbarui itu diperkirakan akan memakan waktu hampir enam tahun dan akan selesai pada Mei 2026.

Keputusan perubahan kontrak itu beberapa hari setelah AS memberikan sanksi kepada Turki karena telah mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, Jumat (17/7).

“Hari ini, Perwakilan Adam Kinzinger (R-IL), Abigail Spanberger (D-VA) dan Anggota Pemeringkatan Komite Urusan Luar Negeri Dewan Michael McCaul (R-TX) memperkenalkan undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi pada pemerintah Turki untuk akuisisi mereka atas sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Federasi Rusia,” tulis rilis anggota parlemen, dikutip dari Sputnik.

Sanksi kepada Turki itu tertuang dalam Countering Russia’s Export of Arms Act, di mana undang-undang itu akan menunjuk pembelian Turki sebagai transaksi signifikan sesuai dengan Bagian 231 dari Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).

Amerika Serikat dan Turki yang merupakan negara sekutu dalam NATO telah lama berselisih atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400, setidaknya sejak tahun 2018 sejak pengiriman pertama S-400.

AS tidak terima Turki membeli S-400 karena menurut AS, S-400 tidak kompatible dengan senjata militer AS, tidak standar, dan berpotensi akan mengurangi keamanan sekutu NATO.

Terkait dengan sanksi AS terhadap Turki itu, Wakil Ketua Pertama Komite Dewan Luar Negeri Federasi Rusia Vladimir Dzhabarov mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan udara Rusia S-400 ke Turki tidak akan berhenti, meskipun ada ancaman sanksi AS. “Tidak ada jalan kembali ke perjanjian, meskipun ada keputusan Kongres. Kontrak sudah dilaksanakan. Erdogan adalah pria yang keras kepala, ini tidak mungkin memengaruhinya,” kata Dzhabarov.