AS Berlakukan Kembali Embargo Senjata dan Pembatasan Energi Nuklir untuk Iran

Berita Baru, Internasional – Pada hari Sabtu (19/9), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan akan memberlakukan kembali semua sanksi PBB kepada Teheran yang sebelumnya telah dibatalkan, termasuk embargo senjata dan pembatasan terkait sektor energi nuklir.

Berdasarkan penjelasan salah seorang pejabat seneor AS kepada Reuters pada Minggu (20/9) menyebut bahwa Iran akan menciptakan senjata nuklir akhir tahun ini dan melanjutkan kerja sama rudal jarak jauh dengan Korea Utara.

Meski gagal memberikan bukti dan rincian, pejabat AS yang tak mau disebut namanya juga mengutip data yang tersedia di AS, termasuk dari IAEA.

“Iran dan Korea Utara telah melanjutkan kerja sama dalam proyek rudal jarak jauh, termasuk pemindahan bagian penting”, katanya.

Ia juga mengklaim bahwa Iran dengan jelas telah memulai bisnis persenjataannya. Sebagai tanggapan, Administrasi Trump akan memberlakukan sanksi baru pada hari Senin (21/9), dengan menargetkan lebih dari 20 orang dan entitas yang terlibat dalam nuklir, rudal, dan konvensional Iran.

Dia menambahkan bahwa perintah eksekutif yang dijadwalkan pada hari Senin juga memungkinkan Washington untuk menggunakan sanksi sekunder terhadap mereka yang membeli atau menjual senjata ke Iran, tidak termasuk mereka dari pasar AS.

Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa semua sanksi PBB diberlakukan kembali terhadap Iran, dan langkah-langkah baru akan menyusul. Ia juga mengancam dengan mengatakan bahwa AS tidak akan ragu untuk menghukum negara-negara yang menentang mereka.

“Kami tidak akan ragu untuk memberlakukan sanksi kami, dan kami mengharapkan semua Negara Anggota untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban mereka berdasarkan pembatasan yang diberlakukan kembali ini,” kata Mike Pompeo di twitter.

Pemerintahan Trump sendiri telah sejak lama melancarkan kampanye sanksi terhadap Teheran, yang dijuluki dengan pendekatan “tekanan maksimum.” Washington membenarkan kabar tersebut dengan alasan perlunya menahan ancaman nuklir Iran. Pada Oktober 2019, melalui unggahannya di twitter, Pompeo mengatakan bahwa “Iran harus secara fundamental mengubah perilakunya dan bertindak seperti negara normal, atau dapat menyaksikan ekonominya runtuh”.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, mengecam pemerintah AS karena pemberlakuan kembali sanksi meski komunitas internasional menentang langkah tersebut.

Sementara itu, Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri, Josep Borrell, mengatakan pada hari Minggu (20/9) bahwa Washington tidak dapat secara sepihak memberlakukan sanksi internasional terhadap Iran berdasarkan perjanjian yang ditariknya, mengacu pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang juga dikenal sebagai Kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan itu berusaha untuk menahan program nuklir Teheran.

Menurut kesepakatan nuklir 2015, tindakan hukuman hanya dapat diberlakukan jika Teheran melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Pemerintahan Trump menarik diri dari kesepakatan Iran, mengecam Iran dengan sanksi.