Arab Saudi Berencana Gunakan Uraniumnya Untuk Industri Nuklir

Berita Baru, Riyadh – Pengekspor minyak utama dunia, Arab Saudi berencana gunakan uranium yang bersumber dari dalam negeri untuk membangun industri tenaga nuklir Arab Saudi, kata Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman, Rabu (11/1).

Dia menambahkan bahwa eksplorasi baru-baru ini telah menunjukkan portofolio uranium yang beragam di negara Teluk Arab.

Arab Saudi memiliki program nuklir yang baru lahir yang ingin diperluas untuk akhirnya mencakup pengayaan uranium, area sensitif mengingat perannya dalam senjata nuklir.

Riyadh mengatakan ingin menggunakan tenaga nuklir untuk mendiversifikasi bauran energinya.

Tidak jelas di mana ambisinya berakhir, karena Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) mengatakan pada 2018 bahwa kerajaan itu akan mengembangkan senjata nuklir jika saingan regional Iran melakukannya.

“Kerajaan bermaksud untuk memanfaatkan sumber daya uranium nasionalnya, termasuk dalam usaha patungan dengan mitra yang bersedia sesuai dengan komitmen internasional dan standar transparansi,” kata Abdulaziz bin Salman, dikutip dari Reuters.

Dia mengatakan pada konferensi industri pertambangan di Riyadh bahwa ini akan melibatkan “seluruh siklus bahan bakar nuklir yang melibatkan produksi kue kuning, uranium yang diperkaya rendah dan pembuatan bahan bakar nuklir baik untuk penggunaan nasional kita dan tentu saja untuk ekspor”.

Sesama negara Teluk, Uni Emirat Arab (UEA) memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir multi-unit pertama di dunia yang beroperasi di dunia Arab.

UEA telah berkomitmen untuk tidak memperkaya uranium itu sendiri dan tidak memproses ulang bahan bakar bekas.

Reaktor atom memerlukan pengayaan uranium hingga kemurnian sekitar 5%, tetapi teknologi yang sama dalam proses ini juga dapat digunakan untuk memperkaya logam berat ke tingkat senjata yang lebih tinggi.

Masalah ini telah menjadi inti keprihatinan Barat dan regional tentang program nuklir Iran, dan mengarah pada kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan global yang membatasi pengayaan sebesar 3,67%.

Pakta itu terurai setelah Presiden Donald Trump keluar dari kesepakatan pada 2018, dan upaya untuk menyelamatkan perjanjian terhenti sejak September.