Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Anggota DPR RI Komisi X Disambati Sarpras Pendidikan Tak Layak di Gresik

Anggota DPR RI Komisi X Disambati Sarpras Pendidikan Tak Layak di Gresik

Berita Baru, Gresik – Sarana dan prasarana (sarpras) penunjang pendidikan di Kabupaten Gresik dinilai masih belum representatif. Hal itu disampaikan oleh kepala sekolah maupun tenaga pendidik kepada Anggota DPR RI Debby Kurniawan saat menggelar reses pada Minggu (13/3). 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Gresik, terdapat 399 sekolah dengan kondisi rusak berat, sedang dan ringan yang membutuhkan bantuan dana perbaikan sekitar Rp 300 miliar. Namun, alokasi untuk rehabilitasi dalam APBD Gresik di tahun 2022 ini, hanya sekitar Rp 30 miliar. 

“Juga, mohon alokasi untuk kuota Program Indonesia Pintar (PIP) ditambah lagi,” ujar Haryanto, salah satu kepala sekolah dalam reses.

Menanggapi aspirasi dari konstituen terkait sarpras pendidikan yang tak layak, Debby Kurniawan mengakui seharusnya dengan alokasi anggaran 20% dari APBN mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia pendidikan.

“Sebenarnya, permasalahan sarpras lembaga pendidikan yang tak layak bukan hanya di wilayah 3T (terdepan, terpencil dan tertingga) saja. Tapi. Realitas itu masih banyak dijumpai di Pulau- Pulau Jawa. Banyak bangunan sekolahan yang tidak layak,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) X yang meliputi Gresik-Lamongan ini menegaskan, ada alokasi anggaran dari APBN 2022 untuk pendidikan di Kabupaten Gresik dari pemerintah pusat.

“Dari data saya, alokasinya sekitar Rp 80 miliar,”papar dia.

Terkait program PIP, yakni program bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Debby Kurniawan mengaku di tahun 2021 kemarin, pihaknya telah mengusulkan sekitar 1800 anak se- Gresik

“Meskipun masih ada sekitar 10 persen yang ditolak karena persoalan verifikasi NIK (nomor induk kependudukan). Semoga di tahun 2022 ini, bisa nambah menjadi 2500 anak,”harap dia.

Program PIP ini ada 2 jalur pengusulannya. Yakni jalur reguler yakni usulan oleh Disdik kepada pemerintah pusat dan jalur serap aspirasi melalui Anggota DPR RI ketika melakukan reses.

Debby Kurniawan juga menegaskan tak akan lelah memperjuangkan aspirasi konstituen di dapilnya, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pemuda dan olahraga serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketiga kementerian tersebut merupakan mitra kerjanya di Komisi X DPR RI.  

Selain itu. Anggota DPR RI Debby Kurniawan dalam reses juga menyerahkan secara simbolis sertifikat pada penerima PIP aspirasi DPR RI.