Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Anggota DPR: Isu Penataan Ruang Harus Serius Dibahas dalam RUU IKN

Anggota DPR: Isu Penataan Ruang Harus Serius Dibahas dalam RUU IKN

Berita Baru, Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan bahwa isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.

“Ini juga banyak yang mempertanyakan, banyak yang menyoroti, dan banyak yang mempermasalahkan tentang penataan ruang yang ada,” kata Guspardi.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”, Minggu (2/1).

Guspardi mengungkap beberapa isu yang menjadi permasalahan terkait penataan ruang ibu kota negara baru. Diantaranya, isu struktur tanah, hutan, hingga banjir yang kerap melanda wilayah Kalimantan.

Menurut Guspardi, setelah melakukan konfirmasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), banjir yang terjadi di Kalimantan tidak berada di lokasi yang akan menjadi kawasan ibu kota negara baru.

“Tujuan dari pemindahan adalah bagaimana kita menghindari banjir dan lain sebagainya,” jelasnya.

Guspardi juga menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini ada di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, pemerataan pembangunan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, anggota Komisi II DPR ini menegaskan penataan ruang merupakan topik yang sangat penting dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Apalagi, lanjutnya, tujuan daripada ibu kota negara tidak hanya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan, tetapi untuk menjawab tantangan hingga 50 tahun ke depan.

“Pada kepemimpinan Bapak Jokowi, pemindahan ini mudah-mudahan terealisasi. Paling tidak, dengan adanya RUU IKN, tentu ada alat legitimasi adanya kesungguhan daripada pemerintah bersama DPR tentang pemindahan,” ujar Guspardi.

Lebih lanjut, Guspardi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) selama lima hari, dan saat ini pembahasan RUU IKN telah memasuki tahap inventarisasi masalah.

“Kami, Pansus, sudah mengundang para ilmuwan dan para ahli dalam berbagai bidang untuk memberikan masukan dan saran. Ini juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pembahasan yang kami lakukan,” tukasnya.