Anak Buah Jadi Tersangka Korupsi Migor, GMNI Desak Jokowi Copot Mendag Luthfi

Berita Baru, Jakarta – Gejolak kelangkaan minyak goreng hingga penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung menuai sorotan serius. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI M Ageng Dendy Setiawan disampaikan, penetapan tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan langkah Kejaksaan Agung yang harus di apresiasi.

“Namun kami berharap penyidikan sampai ke akar-akarnya. Sampai tuntas. Persoalan minyak goreng yang merugikan rakyat serta merugikan negara ini harus diusut sampai ke akar permasalahannya,” tegasnya, Sabtu (23/04).

Mantan Ketua DPD GMNI Jatim itu menilai, dalam hal ini kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) patut dipertanyakan. Sebab telah lalai dalam mengontrol struktur jajarannya. Bahkan patut dicurigai apakah ada indikasi keterlibatan Mendag dalam tindakan yang dilakukan anak buah di jajarannya tersebut, yang telah ditetapkan tersangka.

“Kami berharap Pak Presiden (Joko Widodo) mengevaluasi Menteri Perdagangan serta mencopot jabatannya sebagai menteri, karena telah lalai dalam mengontrol jajarannya. Jika kelanjutan proses oleh Kejasaan Agung membuktikan Mendag mengetahui atau adanya keterlibatan, maka harus diproses sesuai ketentuan,” beber dia.

Dendy menduga, ada keterlibatan menteri bersangkutan dalam kasus yang tengah ditangani kejaksaan saat ini. Sebab, bagaimana mungkin kebijakan yang diambil tak diketahui menteri sebagai pimpinan lembaga (kementerian).

Lebih dari itu, dorongan agar Mendag dicopot dari jabatannya sebagai menteri, karena tak mampu mengamankan pasokan minyak goreng, hingga terjadi kelangkaan beberapa waktu lalu.

“Ini negara seperti kalah dengan mafia. Yang menjadi korbannya masyarakat. Harus ada evaluasi dari Pak Presiden terhadap jajaran kabinetnya. Mendag ini tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal. Kelangkaan minyak goreng sejak beberapa waktu lalu, sudah cukup menjadi alasan kuat untuk pencopotan,” kata Dendy tegas.

Dendy juga menyatakan akan turun ke jalan jika Mendag tidak bertanggung jawab terkait persoalan minyak goreng yang menjadi biang penderitaan masyarakat Indonesia ini.