Aliansi Zero Waste Kritik Pemerintah Indonesia atas Sikap di Negosiasi Krisis Plastik

Berita Baru, Jakarta – Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengkritik keras posisi Pemerintah Indonesia dalam negosiasi kelima Instrumen Hukum yang Mengikat (ILBI) tentang Plastik, yang berlangsung pada 25 November hingga 1 Desember 2024 di Busan, Korea Selatan. Negosiasi ini bertujuan mengakhiri polusi plastik di seluruh siklus hidup plastik sesuai mandat Resolusi UNEA 5/14. Namun, perdebatan terkait pembatasan produksi plastik membuat pembahasan berjalan lambat.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis AZWI pada Jumat (29/11/2024), Pemerintah Indonesia dinilai tidak menunjukkan komitmen ambisius untuk mengatasi polusi plastik. “Posisi Pemerintah Indonesia dalam negosiasi kelima Perjanjian Internasional tentang Plastik sangat mengecewakan,” ujar Ghofar, Juru Kampanye Polusi dan Perkotaan WALHI. Ia menambahkan bahwa dokumen usulan Pemerintah Indonesia menunjukkan ketidaksetujuan pada pengurangan produksi plastik, dengan alasan kepentingan ekonomi industri plastik.

“Tanpa upaya nyata untuk mengurangi produksi plastik, polusi plastik dan krisis iklim tidak akan pernah teratasi. Industri plastik hulu, terutama minyak bumi dan petrokimia, adalah penyumbang utama polusi dan emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Sikap pemerintah ini juga menuai kritik dari Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus3 Foundation. “Kesehatan masyarakat dan lingkungan Indonesia dipertaruhkan. Banyak studi sudah memperlihatkan dampak bahan kimia plastik terhadap kesehatan kita. Masyarakat berhak tahu bahan kimia apa saja yang dilepaskan dalam proses produksi plastik. Transparansi adalah hak publik untuk hidup di lingkungan yang aman dan sehat,” ujarnya.

Aeshnina Azzahra, Co-Captain River Warrior, yang juga mewakili suara generasi muda, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. “Kami, anak Indonesia, berhak tinggal di lingkungan yang sehat dan bersih dari pencemaran plastik. Saya menuntut pemerintah serius menanggapi krisis plastik ini sekarang juga. Jangan sampai generasi Anda menjadi generasi perusak masa depan kami,” tegas Aeshnina.

Dalam siaran persnya, AZWI mengungkapkan bahwa dokumen negosiasi yang diajukan Pemerintah Indonesia menunjukkan pendekatan yang lebih fokus pada solusi end-of-pipe seperti daur ulang, tanpa menyentuh akar permasalahan seperti pembatasan produksi plastik dan bahan kimia berbahaya. AZWI juga mengkritik Pemerintah Indonesia karena lebih mengutamakan fleksibilitas kebijakan nasional dan pendekatan seimbang yang dinilai tidak cukup untuk mengatasi krisis.

AZWI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan keberpihakan yang lebih kuat pada lingkungan hidup dan kesehatan manusia. “Pemerintah harus berani mengambil posisi ambisius dengan mendukung target global dan langkah-langkah di hulu yang dapat mengurangi dampak polusi plastik secara sistemik,” tulis AZWI dalam pernyataannya.

Negosiasi di Busan menjadi ujian bagi semua negara, termasuk Indonesia, untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi krisis plastik yang mengancam ekosistem global dan kesehatan masyarakat.