Aliansi Rakyat Serukan Pemerintah Indonesia Tingkatkan Komitmen untuk Keadilan Iklim

Berita Baru, Jakarta – Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyerukan agar pemerintah Indonesia memperkuat komitmen terhadap keadilan iklim dengan mendorong adanya regulasi yang memastikan keselamatan rakyat dari dampak krisis iklim.

ARUKI yang terdiri dari 34 organisasi masyarakat sipil—mendesak pemerintah baru untuk lebih gencar dalam menunjukkan langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif dan beralih ke model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Langkah yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi kelompok rentan,” ujar Torry Kuswardono, Direktur Yayasan PIKUL sekaligus Dinamisator ARUKI, menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024 seperti dikutip dari Antara.

ARUKI juga menyoroti kurangnya perhatian khusus terhadap krisis iklim dalam pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024, meskipun ia sempat membahas ekonomi hijau.

Selain itu, aliansi ini menyoroti belum adanya laporan keberhasilan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Di sisi lain, meskipun ada kemajuan secara makro, kebijakan ekonomi yang masih bergantung pada industri ekstraktif tetap menjadi ancaman besar terhadap krisis iklim, yang dampaknya paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, Masyarakat Adat, perempuan, anak-anak, orang muda, buruh, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan lansia.

ARUKI mendesak pemerintah untuk terus proaktif dalam melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan dan regulasi yang ada guna mencapai keadilan iklim. Aliansi ini juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim.

“Indonesia perlu memiliki satu regulasi yang kuat dan dapat memayungi semua sektor, melampaui batasan sektoral dan birokrasi. Momentum ini penting, mengingat dampak krisis iklim yang semakin meluas dan mengancam kehidupan rakyat Indonesia, terutama mereka yang sangat bergantung pada lingkungan. Keadilan iklim bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk melindungi masa depan bumi dan rakyat Indonesia,” tegas Torry Kuswardono.