Aktivis Thailand Mendapat Peringatan dari Apple Tentang Serangan di iPhone Mereka

Berita Baru, Internasional – Beberapa aktivis Thailand yang menyerukan reformasi monarki mengatakan ada peringatan dari Apple bahwa iPhone mereka telah menjadi target serangan “yang disponsori negara”.

Peringatan itu dikirim kepada aktivis terkemuka Panusaya Sithijirawattanakul dan Anon Nampa, yang saat ini berada dalam penahanan pra-persidangan setelah memimpin demonstrasi penumbangan kekuasaan monarki Thailand.

Dechathorn Bamrungmuang, seorang rapper yang dikenal sebagai Hockhacker dengan grup Rap Against Dictatorship, mengatakan di Facebook bahwa dia juga telah menerima peringatan dari Apple, dan memposting screengrab dari pesan tersebut.

Seperti dilansir dari The Guardian, kelompok musik itu mengambil bagian dalam mengampanyekan reformasi monarki dan pemerintah yang didukung militer, dan Dechathorn menghadapi tuduhan penghasutan.

Pesan yang diposting oleh Dechathorn mengatakan: “Apple yakin Anda sedang ditargetkan oleh penyerang yang disponsori negara. Penyerang ini kemungkinan menargetkan Anda secara individual karena siapa Anda atau apa yang Anda lakukan. Jika perangkat Anda disusupi oleh penyerang yang disponsori negara, mereka mungkin dapat mengakses data sensitif, komunikasi, atau bahkan kamera dan mikrofon Anda dari jarak jauh. Meskipun mungkin ini adalah alarm palsu, harap perhatikan peringatan ini dengan serius.”

Peringatan serupa juga didapatkan aktivis yang mendukung protes pro-demokrasi Thailand dan para akademisi, di antaranya: Prajak Kongkirati, seorang ilmuwan politik di Universitas Thammasat; Puangthong Pawakapan, seorang ilmuwan politik di Universitas Chulalongkorn; Piyabutr Saengkanokkul, seorang tokoh oposisi dan sekretaris jenderal Gerakan Progresif; dan Yingcheep Atchanont, dari iLaw nirlaba hak hukum.

Belum jelas berapa jumlah orang yang mendapat peringatan dari Apple. Samai saat ini, setidaknya 17 orang mengatakan di media sosial atau memberi tahu Guardian secara langsung bahwa mereka telah menerima pesan serupa.

Sementara itu, pihak Apple tidak menanggapi permintaan komentar. Belum diketahui bagaimana dugaan serangan itu dilakukan.

Secara terpisah, Apple mengumumkan minggu ini bahwa mereka telah mengajukan gugatan terhadap NSO Group, yang menyatakan bahwa perangkat lunak Pegasus-nya telah digunakan untuk “menyerang sejumlah kecil pengguna Apple di seluruh dunia dengan malware dan spyware berbahaya”.

Proyek Pegasus, investigasi NSO oleh Guardian dan media lainnya yang dikoordinasikan oleh grup media Prancis Forbidden Stories, telah mendokumentasikan puluhan kasus di mana spyware NSO digunakan untuk menyerang pengguna iPhone.

Kementerian digital Thailand tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Elia Fofi, seorang aktivis Thailand, mengatakan dia menerima email dari Apple pada jam 4 pagi pada hari Rabu, diikuti dengan pesan SMS sekitar jam 11 malam. Dia mengatakan dia tidak menganggap dirinya sebagai pemrotes profil tinggi, tetapi aktivis pro-demokrasi lainnya yang bekerja di belakang layar juga telah dihubungi oleh Apple.

Para aktivis tidak terintimidasi oleh pesan-pesan itu, kata Elia. “Kami tidak perlu takut. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan adalah hal yang paling umum yang pernah ada. Kami tidak melakukan serangan teroris.”

Namun dia mengatakan serangan terhadap privasi mereka adalah serangan terhadap privasi publik secara lebih luas. “Orang akan merasa takut untuk membicarakan hal-hal yang ingin mereka bicarakan secara pribadi,” katanya.

Tahun lalu gelombang protes kaum muda yang menyerukan reformasi monarki merebak secara luas. Para pengunjuk rasa menyerukan agar anggaran kerajaan dikurangi dan menuntut agar raja tidak ikut campur dalam politik. Mereka juga menyerukan pengunduran diri perdana menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, seorang mantan jenderal yang pertama kali berkuasa dalam kudeta.

Setidaknya 1.636 orang telah didakwa sehubungan dengan kegiatan politik atau ekspresi politik mereka sejak protes meningkat pada Juli 2020, menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand. Lebih dari 150 orang menghadapi tuntutan lese-majesty, yang dapat menyebabkan hingga 15 tahun penjara.

Nattacha Boonchaiinsawat, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Move Forward, meminta Prayuth untuk mengklarifikasi apakah pemerintah terlibat dalam serangan tersebut. “Saya juga ingin bertanya kepada menteri digital bagaimana pemerintah melindungi warga negara Thailand dan bagaimana mengambil tindakan terhadap mereka yang berada di balik serangan itu. Ini bukan masalah pribadi tetapi ini adalah keamanan nasional di mana pemerintah harus bertanggung jawab dan melindungi rakyat.”