Aksi Tolak Omnibus Law akan Digelar di Istana Hari Ini

Berita Baru, Jakarta – Aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada hari ini, Kamis (8/10).

Aksi turun ke jalan tersebut merupakan rangkaian dari aksi mogok nasional yang dilakukan kelompok buruh selama tiga hari sejak Selasa (6/10) kemaren.

“Iya di Istana,” ujar Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, Rabu (7/10).

Nining menyebutkan aksi unjuk rasa dan mogok yang dilakukan buruh adalah hak dasar setiap warga. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR yang tugal-ugalan melahirkan regulasi merugikan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KASBI, Sunarno memperkirakan sekitar 20 ribu orang berasal dari aliansi buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang akan mendatangi Istana Negada hari ini.

Sunarno menyebut massa akan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pengesahan UU Omnibus Law dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Perkiraan dari buruh temen-temen mahasiswa dan organ gerakan lain, sekitar 20 ribu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan kelompok buruh yang berada di bawah benderanya tak ikut ambil bagian dalam unjuk rasa di Istana bersama kelompok buruh lain dan mahasiswa.

Meskipun demikian, kata Said, pihaknya tetap menggelar aksi mogok nasional di wilayah dan pabrik masing-masing seperti dua hari sebelumnya.

“Buruh aksi di lingkungan pabrik masing-masing. Tidak ada aksi ke DPR atau Istana. Karena dari awal surat pemberitahuan nya seperti itu,” kata Iqbal, Rabu (7/10) malam.

Begitu juga dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja di Istana Negara. Mahasiswa dari 300 universitas, baik dari Jabodetabek hingga wilayah lain seperti Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi akan bergabung dengan kelompok buruh.

Gelombang penolakan UU Omnibus Law Ciptaker terus berlangsung selama dua hari lalu sejak DPR mengetok palu pengesahan UU penarik investasi itu. Kelompok buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah turun ke jalan mendesak pemerintah membatalkan UU tersebut.