Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Aksi Mahasiswa Berjalan Damai, Polda DIY Ucapkan Terimakasih
Aksi mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus di titik 0 Km Yogyakarta (Foto: JPNN)

Aksi Mahasiswa Berjalan Damai, Polda DIY Ucapkan Terimakasih



Berita Baru, Yogyakarta – Polisi Daerah (Polda) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menyampaikan termakasih kepada mahasiswa dan juga masyarakat yang telah melakukan aksi demonstrasi secara damai pada Senin (11/4/2022).

“Terima Kasih kepada Mahasiswa dan Masyarakat yang telah berunjuk rasa dengan tertib dan damai,” demikian tulis Polda DIY dalam postingan di akun Instagram resminya.

Menurutnya, tugas aparat kepolisian dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu menjaga keamanan agar aksi berjalan kondusif.

“Aspirasi telah disuarakan. Tugas pengamanan telah kami laksanakan,” tuturnya.

Diketahui, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Senin (11/4/2022).

Mereka yang turun ke jalan terdiri dari para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) Yogyakarta.

Aliansi ini kompak menyuarakan 7 tuntutan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Antara lain, menolak penundaan waktu pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Aksi ini ya pada fenomenanya kita sebagai respon terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden yang itu pada intinya mengkhianati reformasi dan undang-undang,” kata Ketua Umum HMI Yogyakarta, Anas Kurniawan.

Massa pengunjuk rasa, kata Anas, turut menentang mega proyek Ibu Kota Negara (IKN).

“Kalau kita lihat ekonomi terpuruk tidak seharusnya wacana pemindahan IKN yang biaya sangat mahal itu tidak seharusnya dilakukan. Itu kontra dengan ekonomi yang sedang terpuruk,” lanjut dia.

Tuntutan lain dari aliansi kepada pemerintah, yakni kenaikan harga BBM, kelangkaan minyak goreng, kenaikan PPN 11 persen, penuntasan kasus kejahatan jalanan atau biasa disebut klitih di DIY, dan menghentikan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan.