Akses Jalan Penghubung Sempit, Hambat Ekonomi Warga Tiga Desa di Manyar Gresik

Berita Baru, Gresik – Infrastruktur jalan penghubung atau lebih dikenal dengan jalan poros desa (JPD) di wilayah Kecamatan Manyar barat memprihatinkan. Jalan penghubung Desa Ngampel, Pejangganan, dan Morobakung itu berukuran sempit dan kerap terjadi kemacetan jika ada dua pengendara roda empat yang melintas bertemu di satu titik dari arah berlawanan. 

Kondisi itu dikeluhkan warga, sebab permasalahan tersebut dianggap sudah puluhan tahun belum terpecahkan hingga kini. Akibatnya, jika ingin masuk ke salah satu desa tersebut, maka harus melalui jalan lingkungan Desa Sembayat. Biasanya, warga melewati jalan Pasar Desa Sembayat dengan kemacetannya.

“Selama ini akses jalan masuk tiga desa itu melalui pasar Desa Sembayat, tapi di jam-jam pasar beroperasi, pengendara roda 4 tidak bisa lewat, akhirnya lewat gang sebelahnya, sehingga ini sangat menghambat ekonomi warga tiga desa,” kata Anwar, salah satu warga setempat.

Untuk dapat memudahkan akses, ucap Anwar, masyarakat pun meminta pemerintah baik eksekutif maupun legislatif mencarikan solusi terbaik. Bahkan, sejumlah usulan disampaikan warga kepada salah satu Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir dalam Reses bersama warga dan tokoh desa Manyar Barat pada Minggu (20/3). 

Beberapa tawaran alternatif warga itu, diantaranya membangun jalan akses penghubung Desa Ngampel menuju Desa Gumeno, jalan penghubung Desa Ngampel menuju Desa Tanggulrejo, dan Desa Ngampel menuju Desa Sumberejo. Terakhir tetap melewati Pasar Desa Sembayat, namun dengan penataan kuasa jalan. 

“Jadi sudah kita sampaikan, ada beberapa alternatif diantaranya membangun jalan akses penghubung Desa Ngampel menuju Desa Gumeno, jalan penghubung Desa Ngampel menuju Desa Tanggulrejo, dan Desa Ngampel menuju Desa Sumberejo, dan tetep lewat Pasar Desa Sembayat dengan pelebaran jalan, kita yakin kalau pemerintah legislatif dan eksekutif serta pemerintah desa bisa kompak, penataan ini akan terwujud,” beber Anwar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan, keterbatasan akses jalan poros desa (JPD) ini menjadi hambatan perkembangan ekonomi masyarakat di Manyar Barat, khususnya di tiga desa. Karena itu, penataan jalan penghubung ini harus segera terealisasi.

Politisi muda asal PKB itu berjanji akan mendorong pemerintah agar menaikkan status kelas jalan yang menghubungkan tiga desa ini diubah menjadi kelas jalan Kabupaten. Sehingga alokasi anggaran untuk perbaikan jalan poros tersebut semakin maksimal.

“Sebagaimana pengalaman pola penganggaran yang sudah berlaku, maka perhatian dan konsentrasi alokasi anggaran jalan poros desa cenderung lebih minimalis dibandingkan dengan jalan Kabupaten. Oleh karena itu, status kelas jalan harus diubah menjadi kelas jalan Kabupaten,” terangnya.

Masih lanjut Syahrul, usulan warga yakni dengan membebaskan lahan yang sudah berdiri bangunan rumah sepanjang kurang lebih 100 meter yang selama ini dinilai menghambat akses masuk ke 3 desa tersebut dinilai lebih efektif dan hemat anggaran. 

“Usulan terakhir ini dinilai lebih hemat dibandingkan dengan biaya membuat jalan alternatif baru karena beban pembiayaan pembuatan jalan baru pastilah sangat besar, mulai dari pembebasan lahan hingga konstruksinya. Jika konsep terakhir ini yang dipilih, maka akses jalan dinilai lebih efektif dan lebih hemat. Tentu kendala utamanya adalah pembebasan lahan hingga relokasi warga yang terdampak berikut kompensasi yang diberikan,” jelasnya.

Permasalahan ini, ucap Syahrul, masih di atas meja dan belum ada perencanaan yang matang. “Kita belum sampai pada tahap penganggaran apalagi sampai eksekusi.  Akses jalan ini adalah harapan warga dari dulu yang tak kunjung terealisasi hingga kini,” tutupnya.