Akademisi Beri Catatan Pembangunan Smart City di Gresik

Berita Baru, Gresik – Akademisi memberikan catatan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terkait progres pembangunan konsep kota pintar atau Smart City. Hal itu disampaikan Wakil Ketua 1 Universitas Qomaruddin (UQ) Gresik Moh. Maghfur dalam forum grup diskusi (FGD) dengan tema “Smart City di Era New Normal Menuju Kota yang Lebih Baik”, Kamis (8/7). 

Menurutnya, program Smart City bisa terlaksana secara optimal ketika telah bersinergi dengan Nawa Karsa yang menjadi Visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD). 

“Smart City harus match atau bersinergi dengan Nawa Karsa dan harus tertuang di RPJMD,” katanya.

Maghfur menilai, dibutuhkan kolaborasi antar seluruh lapisan untuk mewujudkan konsep smart city, baik komitmen dan kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gresik dalam menjalankan tugas masing-masing menjadi kunci terwujudnya program Smart City maupun pelibatan stakeholder terutama civil socity (perguruan tinggi).

“Melihatnya adalah komitmen dalam menjalankan tugas seluruh satuan OPD yang ada di Gresik, serta pelibatan stakeholder, terutama civil socity (perguruan tinggi),” tandasnya.

Magister bidang ilmu pendidikan itu tak menampik bahwa layanan berbasis inovasi dan elektronik di Gresik sebagai implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mulai ada peningkatan. Namun aspek-aspek lain terkait perangkat layanan juga harus disiapkan sebagai penunjang.

“Seperti izin usaha sekarang sudah berbasis online, bahkan izin ekspor yang difasilitasi bea cukai pun juga sudah berbasis online, namun perlu ada layanan penunjang, seperti layanan bahasa, karena tidak semua pelaku usaha yang akan mengekspor produknya menguasai bahasa tujuan ekspor, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah,” urainya.

Secara umum, kata dia, konsep Smart City sangat bagus, karena menuju pada kesejahteraan masyarakat di seluruh sektor. Tetapi juga harus diimbangi dengan 5 indikator sesuai arti kata “Smart City”.

“Smart City itu singkatan dari S yang berarti Sensing atau bagaimana pemerintah membaca kemauan masyarakat luas, M atau Measure yang berarti bagaimana pemerintah mengukur atau menilai potensi SDM di tengah masyarakat, selanjutnya A yang berarti Analisis atau bagaimana pemerintah menganalisa atas hasil pembacaan dan penilaian, R atau Respon yang artinya setelah melakukan pembacaan, penilaian, dan analisa, pemerintah juga harus merespon, kemudian T yakni Thingking yang berarti pemerintah harus berfikir keras agar terwujud kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Sekadar diketahui, FGD dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Budi Raharjo, OPD se-Gresik, Anggota DPRD Gresik Komisi III, serta sejumlah perwakilan akademisi se-Gresik.