Airlangga Paparkan 4 Pilar Utama Kembangkan Strategi Ekonomi Digital di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kerangka strategi utama pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Ia menyebut, strategi ini berlandaskan empat pilar utama. 

Hal itu disampaikan Airlangga dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia yang diselenggarakan secara virtual, Senin, 5 April 2021. 

“Kerangka strategi tersebut disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah,” kata Airlangga dikutip kanal YouTube Bank Indonesia, Senin (5/4/2021).

Pilar pertama, kata Airlangga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi talenta digital yang mempunyai keterampilan di bidang sains dan teknologi.

“Kedua, tentu infrastruktur digital dan fisik yang kuat yang dibutuhkan untuk meningkatkan arus ekonomi serta menciptakan peluang kerja di kedua sektor tersebut,” ujar Airlangga.

Pilar ketiga, pengembangan ekonomi digital di Indonesia adalah penyederhanaan birokrasi melalui kebijakan aturan dan standar yang mendukung untuk mengurangi hambatan inovasi. 

Kemudian, pilar keempat adalah riset dan inovasi digital yang diperlukan untuk memberikan nilai tambah industri serta mengurangi ketergantungan sumber daya alam dan mendorong transformasi ekonomi.

“Kerangka strategi ekonomi digital ini juga menyangkut beberapa hal lintas sektoral yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, meningkatkan peluang dan pengembangan untuk mendorong konektivitas digital, lalu mendorong koordinasi antar sektoral dan lembaga,” ucap Airlangga.

Airlangga mengatakan, untuk mendukung empat pilar pengembangan ekonomi digital ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa rencana aksi baik dalam jangka pendek maupun panjang.

“Implementasi strategi digital para pemangku kepentingan telah diidentifikasi, dimana action plan dipimpin Kementerian dan Lembaga,” tandas Airlangga.