Ahli Pangan kepada Cak Imin: Perbaiki Sistem Pangan dan Percayai Petani

Berita Baru, Bogor – Pengamat ekonomi politik pangan, Khudori menilai ancaman krisis pangan bagi Indonesia dalam waktu dekat ini belum mengkhawatirkan. Menurut dia yang terjadi adalah potensi penurunan angka produksi dan pasokan global akibat dampak perang.

“Indonesia belum akan krisis pangan,” tegasnya.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi dan peluncuran buku ‘Mata Air Indonesia Maju: Gagasan kepada Cak Imin‘ yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) di Bogor (19/8).

“Kondisi pangan kita sekarang masih cukup baik, tapi politik kebijakan pangan belum berpihak nyata pada kesejahteraan dan daya tahan pangan nasional Indonesia,” kata peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tersebut.

Khudori menyayangkan minimnya komitmen para elit atas kedaulatan pangan Indonesia. Ia menilai elit Indonesia belum sepenuhnya menyadari krisis pangan sesungguhnya.

Kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Khudori berharap wakil ketua DPR RI tersebut mau bekerja dan berkomitmen secara penuh untuk membangun sistem pangan nasional Indonesia yang solid dan menyejahterakan petani.

“Indonesia perlu membangun sistem pangan supaya tidak bergantung pada kondisi pasar dunia. Cak Imin bisa memastikan ketercukupan lahan dan perlindungan atas lahan produktif terutama dalam peruntukan untuk produksi pangan,” jelas Khudori.

Tantangan utamanya pada industri pangan berskala trans nasional kerena hanya fokus pada beberpa komoditas utama. “Keanekaragaman hayati Indonesia belum banyak dimanfaatkan,” katanya.

Industri pangan trans nasional menguasai sistem pangan dari hulu ke hilir, dari benih sampai supermarket. “Sementara negara minim perlindungan dan kebijakan yang mendorong sistem pertanian Indonesia lebih kuat dan stabil,” kritiknya.

Hal lainnya dikatakan Khudori untuk tidak lagi menjadikan sistem pangan terpusat pada beras.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan pentingnya menjamin subsidi bagi petani.

“Subsidi pada petani seperti benih dan pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi,” kata Daniel.

Ia menegaskan subsidi pada petani berdampak pada produktifitas pertanian dan akibatnya langsung pada ketahanan pangan nasional.

“Jadi pemerintah tidak boleh sekedar berbangga kita surplus dan mandiri pangan. Tapi di satu sisi harus menjamin rakyat kecil bisa mengakses kebutuhan pokok yang dibutuhkan petani dalam produksi,” jelas Daniel.

Kalau tidak bisa mengakses subsidi, kata Daniel, petani kecil hanya akan produksi dalam skala sub-sistem untuk kebutuhannya sendiri. “Jadi kalau negara mau produktivitas nasional dan ketahanan pangan terjamin, negara harus menjamin subsidi pada kelompok produktif terutama petani,” imbuh Daniel.

Sebab itu, meski ancaman krisis pangan nasional saat ini belum menjadi gejala rawan, ia menilai dibutuhkan kehendak politik untuk membantu menguatkan petani. “Jika imput produksi tinggi petani tidak mau menggarap lahan, produktivitas turun dan krisis pangan bisa jadi aktual,” tegasnya.