Banyak Laporan Dugaan Korupsi, MAKI Desak Anies Baswedan Evaluasi Kinerja Jajarannya

Berita Baru, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 471 laporan dugaan tindakan korupsi di DKI Jakarta sepanjang 2021. Pelaporan dugaan korupsi di Jakarta terbanyak dari daerah lainnya yang diterima KPK.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengevaluasi kinerja jajarannya. Hal ini semata untuk mencegah praktik korupsi di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau ini bicara peringatan itu memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dikutip dari Jawapos.com, Minggu (19/12).

Pegiat antikorupsi ini menyebut, Anies perlu melakukan pembenahan kepada jajarannya. Boyamin tidak mau Anies mengabaikan banyaknya laporan dugaan korupsi yang masuk ke KPK sepanjang tahun 2021.

“Sehingga dia di sisa akhir masa jabatannya ini harus betul-betul mengawasi semua penggunaan uang, dan uang-uang yang sebelumnya misalnya kelebihan bayar ya harus langsung diperintahkan untuk dikembalikan,” ucap Boyamin.

Anies juga diimbau untuk berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem antikorupsi. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga diharapkan bisa sigap jika ada kasus rasuah yang menimpa jajarannya.

“Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro (dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E), mereka (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) proaktif, mereka sudah bagus,” tutur Boyamin.

Namun, masyarakat diminta tidak langsung menghakimi Anies usai banyaknya laporan dugaan korupsi. Pasalnya, tidak semua dugaan korupsi yang masuk ke KPK memenuhi syarat pelaporan.

“Kadang-kadang laporan itu ya dari masyarakat banyak, dan kadang-kadang kasus gugatan cerai saja dilaporkan ke KPK dengan alasan diduga ada yang bermain suap, kan gitu misalnya,” tegas Boyamin.

Sebelumnya, sampai dengan 30 November 2021 KPK telah menerima sejumlah 3.708 aduan dan telah selesai diverifikasi sebanyak 3.673 aduan. KPK menyadari betul bahwa peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi sangat penting dan dibutuhkan.

Terlebih sebagian besar perkara yang ditangani KPK bermula dari laporan masyarakat. Berdasarkan laman kpk.go.id, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan 471 aduan, Jawa Barat dengan 410 aduan, Sumatra Utara 346 aduan, Jawa Timur 330 aduan, dan Jawa Tengah 240 aduan.