Jelang KTT untuk Demokrasi, China Rilis Laporan tentang Disfungsi Demokrasi yang Diusung AS

Berita Baru, Internasional – Pada hari Minggu (5/12), Kementerian Luar Negeri China merilis sebuah laporan yang menggarisbawahi disfungsi demokrasi AS. Pernyataan tersebut dikeluarkan menjelang digelarnya ‘KTT untuk Demokrasi’ yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat akhir bulan ini dengan mengundang sejumlah negara.

“Selama bertahun-tahun, demokrasi di AS menjadi terasing dan merosot, dan semakin menyimpang dari esensi demokrasi dan desain aslinya. Masalah seperti politik uang, politik identitas, perselisihan antar partai politik, polarisasi politik, perpecahan sosial, ras ketegangan, dan kesenjangan kekayaan menjadi lebih akut. Semua ini telah melemahkan fungsi demokrasi di AS”, kata laporan kementerian itu.

Laporan tersebut, seperti dilansir dari Sputnik News, menekankan bahwa demokrasi AS memiliki tiga penyakit utama meliputi: sistem yang dipenuhi dengan masalah yang mendalam, praktik demokrasi AS yang berantakan dan kacau dan konsekuensi bencana dari model demokrasi AS jika diterapkan di negara lain.

Menurut kementerian, masalah terbesar yang dihadapi AS dengan model demokrasinya sendiri adalah bahwa ia sering menggunakan demokrasi sebagai pembenaran untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain yang menyebabkan lebih banyak masalah.

“Apa yang sekarang penting bagi AS adalah untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memastikan hak-hak demokrasi rakyatnya dan memperbaiki sistem demokrasinya daripada menempatkan terlalu banyak penekanan pada demokrasi prosedural atau formal dengan mengorbankan demokrasi substantif dan hasilnya”, laporan itu menyimpulkan.

Kementerian juga menekankan agar komunitas internasional bersatu untuk memerangi masalah lain yang lebih signifikan seperti pandemi COVID-19 dan krisis iklim.

Dalam agenda KTT untuk Demokrasi, Washington telah mengundang 110 negara untuk berpartisipasi. Tetapi China, Rusia, Arab Saudi, dan belasan negara lain tidak diundang. Yang paling menarik perhatian adalah dimasukkannya Taiwan – yang dianggap China sebagai provinsi yang memisahkan diri – dalam daftar negara yang diundang, sesuatu yang dikecam Beijing sebagai pelanggaran terhadap kebijakan Satu China.

KTT akan diadakan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden pada 9 dan 10 Desember dan akan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara demokrasi dan peluang mereka.