Australia Tantang Facebook untuk Dukung UU Anti Pencemaran Nama Baik

Berita Baru, Canberra – Pemerintah Australia tantang Facebook untuk dukung UU Anti Pencemaran Nama baik yang baru diperkenalkan pekan lalu.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Scott Morrison pada Senin (29/11) di stasiun TV swasta Nine News.

Morrison mengatakan Facebook akan menunjukkan apakah pihaknya mendukung atau tidak undang-undang baru tersebut yang mengharuskan pihak media sosial untuk bertanggung jawab atas pencemaran nama baik di platformnya.

“Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, maka Anda harus mengatakan siapa Anda, dan jika perusahaan media sosial mengizinkan Anda melakukannya dengan menggunakan topeng, maka kami akan meminta pertanggungjawaban mereka,” kata Morrison, dilansir dari Reuters.

Morrison menambahkan bahwa bukan kebebasan berbicara namanya jika “bersembunyi di ruang bawah tanah Anda sebagai troll bertopeng dan melecehkan dan melecehkan dan menguntit orang.”

Dalam beberapa upaya terbaru untuk menahan perusahaan internet global untuk akun yang lebih besar untuk konten di platform mereka, Australia berencana untuk membuat mereka membagikan identitas orang-orang dengan akun anonim jika orang lain menuduh mereka melakukan pencemaran nama baik.

Jika perusahaan media sosial gagal memberikan informasi itu, ia harus menanggung tanggung jawab hukum. Undang-undang yang diusulkan juga akan membuat operator media sosial bertanggung jawab secara hukum atas komentar yang memfitnah di bawah posting penerbit di platform mereka.

Saat ditanya apakah Morrison khawatir jika Facebook akan keluar dari Australia karena undang-undang baru, Morrison mengatakan melakukan itu “akan menjadi pengakuan bahwa mereka tidak tertarik untuk membuat dunia online aman”.

Pada gilirannya, seorang juru bicara Facebook menolak berkomentar. Facebook, yang telah mengganti nama entitas induknya menjadi Meta, sebelumnya mengatakan tidak dapat diharapkan untuk memantau semua komentar di situs webnya untuk pencemaran nama baik, dan sering kali memiliki lebih sedikit akses ke halaman pengguna daripada pengguna itu sendiri.

Selain itu, perwakilan untuk Twitter dan YouTube, yang dimiliki oleh Google Alphabet, juga menolak berkomentar.

Twitter mengatakan pihaknya secara rutin bekerja sama dengan permintaan hukum untuk identitas pengguna, tetapi menghargai pentingnya melindungi pelapor.

Pada bulan Februari, perusahaan media sosial global mengancam akan keluar dari Australia karena undang-undang yang membuat mereka membayar outlet media untuk konten yang muncul di situs web mereka.

Kebuntuan itu memuncak di Facebook memotong semua konten pihak ketiga dari akun Australia selama lebih dari seminggu, sebelum melanjutkan layanannya dan mencapai kesepakatan untuk membayar penyedia media.