Pemerintah Akan Realokasi Dana Perlinsos untuk Kartu Sembako dan BLT Desa

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan realokasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk Program Top-Up Kartu Sembako dan BLT Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem 2021.

“Untuk penambahan atau top-up Kartu Sembako maka nilai bantuan dan durasi menyesuaikan dengan sisa realokasi Perlinsos lainnya, seperti KPM Sembako dan cadangan Perlinsos,” kata Menko AIrlangga Hartarto di Jakarta, Rabu.

Airlangga mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang menghitung ketersediaan anggarannya karena penambahan bantuan Kartu Sembako dan BLT Desa akan sebesar Rp300 ribu.

Penambahan itu diberikan untuk durasi tiga bulan yakni sampai Desember 2021 kepada 35 kabupaten prioritas yang menjadi target program pengentasan kemiskinan ekstrim.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan memperluas cakupan wilayah penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah (BSU) karena masih terdapat sisa dana sebanyak Rp1,7 triliun.Detail perluasan cakupan wilayah tersebut mempersyaratkan tidak ada perubahan kriteria penerima dan perubahan hanya terkait cakupan wilayah menjadi level nasional atau 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Kemudian total sasaran perluasan sebesar 1,6 juta orang pekerja dengan memanfaatkan sisa pagu BSU tersebut serta perluasan tidak overlapping dengan penerima program bantuan lainnya seperti Kartu Prakerja, PKH, BPUM, dan lain-lain.

Terkait program Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), Menko Airlangga menjelaskan hingga 25 Oktober 2021 telah disalurkan kepada 706.996 penerima yang berarti telah mencapai lebih 70 persen dari target.

Menurutnya, serapan ini sangat baik dan dinilai akan mampu efektif membantu PKL dan pemilik warung maupun bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan lain.

“Bantuan ini efektif untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan pengaman bagi yang belum mendapat bantuan lainnya,” ujar Menko Airlangga.