Militer Sudan Bubarkan Dewan Kedaulatan, Darurat Militer Diberlakukan

Berita Baru, Khartum – Pemimpin militer Sudan bubarkan Dewan Kedaulatan dan darurat militer diberlakukan di tengah usaha transisi menuju negara demokrasi.

Hal itu diumumkan langsung oleh Abdel-Fattah al-Burhan di televisi pada hari Senin (25/10) ketika ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi membanjiri jalan-jalan ibu kota Khartoum dan Omdurman setelah tentara menangkap beberapa pejabat pemerintah.

Beberapa orang diamankan pada hari Senin (25/10), di antaranya Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Menurut Kementerian Informasi Sudan, Abdallah Hamdok dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah menolak mengeluarkan pernyataan mendukung kudeta.

Militer juga menggerebek markas televisi dan radio serta mematikan internet. Bandara ibu kota juga telah ditutup, bersama dengan beberapa jalan dan jembatan kota.

Setidaknya 12 orang telah terluka sejauh ini dalam protes yang diserukan oleh koalisi pro-demokrasi yang lahir dari pemberontakan yang mengakhiri kekuasaan 30 tahun Omar al-Bashir.

Dalam pengumumannya, Burhan mengatakan bahwa militer akan melanjutkan proses menuju demokrasi, tetapi membubarkan dewan kedaulatan, sebuah badan gabungan militer dan sipil yang dibentuk untuk menjalankan negara sejak al-Bashir digulingkan.

“Kami telah memulai jalan kami menuju negara kebebasan dan perdamaian tetapi beberapa kekuatan politik masih berusaha untuk mempertahankan segalanya di tangan mereka, tanpa memperhatikan ancaman politik, ekonomi dan sosial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

Al-Burhan mengatakan militer akan menunjuk pemerintah teknokratis untuk selanjutnya membawa Sudan ke arah pemilihan umum yang rencananya akan dilakukan pada Juli 2023.

Namun Al-Burhan menjelaskan bahwa militer akan tetap bertanggung jawab.

“Angkatan Bersenjata akan terus menyelesaikan transisi demokrasi sampai penyerahan kepemimpinan negara kepada pemerintah sipil yang terpilih,” kata Al-Burhan.

Langkah itu dilakukan tepat sebelum militer seharusnya menyerahkan kepemimpinan administrasi militer-sipil bersama negara itu kepada warga sipil bulan depan.

Kementerian informasi menyebut pidatonya sebagai “pengumuman perebutan kekuasaan oleh kudeta militer”.

Ketegangan telah meningkat selama berminggu-minggu antara kepemimpinan sipil dan militer Sudan atas jalannya Sudan dan laju transisi menuju demokrasi.