DPR RI Pantau Kesiapan ‘Holding’ BUMN Pariwisata Untuk Pembukaan Wisata Bali

Berita Baru, Jakarta – Komisi VI DPR lakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk melihat kesiapan Holding BUMN Pariwisata tentang kesiapan pembukaan pariwisata di Pulau Dewata menjadi tujuan wisata nasional dan internasional.

Baik kesiapan transportasi, bandara, destinasi wisata, akomodasi/hotel, dan juga kesiapan infrastruktur lainnya yang hampir dua tahun terakhir ini tidak berjalan karena pandemi COVID-19.

“Kita harapkan, dengan kunjungan kerja Komisi VI DPR ke Provinsi Bali ini, persiapan-persiapan yang dilakukan dalam rangka pembukaan Bali untuk wisata internasional atau masuknya turis mancanegara dapat lebih dipersiapkan, terutama oleh BUMN yang langsung menangani pariwisata,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja di Bali, Kamis (21/10).

Dikutip dari laman DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPR RI ini menyampaikan harapan agar Bali dapat menjadi daerah percontohan wisata new normal, baik untuk turis dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kita harapkan Bali akan menjadi pemantik untuk kegiatan pariwisata, dan pentingnya peran BUMN Pariwisata untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” tandas Aria.

Selain itu, Aria juga menuturkan masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk pemulihan dampak pandemi di sektor pariwisata, mengingat saat ini Indonesia belum bebas dari pandemi Covid-19.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu memaparkan pentingnya menangani dampak ekonomi di sektor pariwisata yang merupakan peran penting dari Holding BUMN Pariwisata.

“Untuk sektor pariwisata, kita akan mulai konsentrasikan fungsi pengawasan Komisi VI kepada mitra kerja Komisi VI. Seperti penangangan dampak Covid-19 terhadap Garuda Indonesia yang beberapa waktu lalu banyak mengalami kerugian, dan juga BUMN properti, khususnya perhotelan yang dua tahun ini mengalami kemacetan,” papar Aria.

“Kami akan kasus per kasus untuk pembenahannya. Termasuk juga Sarinah yang dalam konsep holding ini akan menjadi leading untuk pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),” papar tambahnya.

Aria berharap mitra kerja Komisi VI DPR dapat terus mengoptimalkan perannya sehingga dapat konsisten dalam meningkatkan angka Produk Dometik Bruto (PDB). “Kita akan terus kawal dan mengawasi ini, khususnya di tingkat regulator, baik itu di (Kementerian) BUMN, (Kementerian) Perdagangan, (Kementerian) Investasi, maupun (Kementerian) Perindustrian,” tutup Aria.