Desa Damai Wahid Foundation Dorong Peran Aktif Perempuan di Tingkat Desa

Berita Baru, Yogyakarta – Program desa damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation telah dimulai dari tahun 2017 dan hingga saat ini telah berjumlah sebanyak 16 desa yang tersebar di seluruh Jawa.

Dalam memperluas program desa damai tersebut, Wahid Foundation menggelar Mentoring Nasional Insiasi Desa Damai yang diselenggarakan di Yogyakarta mulai tanggal 21-22 September 2021 dengan mempertemukan penggerak Desa Damai dari Klaten, Depok, Bogor, Yogyakarta, Malang, dan Batu dengan aktivis desa dari Kalimantan Selatan dan Bandung untuk menginisiasi pembentukan desa damai kedua wilayah tersebut.

Proses Pembentukan Desa Damai

Dalam proses pembentukan desa damai tersebut, tahap pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengetahui posisi desa dan potensi apa yang dapat diperjuangkan, kemudian dilakukan pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok perempuan untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Tujuan yang sebenarnya kita bangun adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa atau kelurahan. Bagaimana perempuan dapat berperan aktif dalam musrembang misalnya,” tutur Fanani saat menjadi pembicara pada acara tersebut di hari kedua, Rabu (22/9).

Fanani mengatakan kelompok perempuan tersebut akan membangun komitmen dengan pemerintah desa dan stake holder lainnya untuk kemudian mendeklarasikan desa damai di desanya.

“Ketika desa mendeklarasikan desa damai, maka akan ada nilai-nilai yang universal yang harus diperjuangkan oleh desa tersebut untuk menciptakan keadilan, partisipasi perempuan, maupun sarana prasarana,” kata Fanani.

Desa Damai Respon Intoleransi

Sementara itu, pemateri kedua inisiator desa damai Wahid Foundation, Visna Vulovik menegaskan bahwa perdamaian tidak akan tercapai jika masih ada tidak adanya keadilan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, maupun minimnya akses pendidikan dan kesehatan,

“Kata Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Kita tidak bisa bicara perdamaian jika kesehatan belum terpenuhi, sosial politik belum selaras,” jelas Visna.

Visna menceritakan, dirinya bersama Yenny Wahid memulai pencarian data sejak tahun 2010 di seluruh provinsi di Indonesia, dikarenakan adanya peningkatan eskalasi intoleransi, dan kemudian pada tahun 2013 membentuk ide besar mengenai konsep desa damai.

“Di tahun 2010 kami melakukan penelitian di 33 provinsi untuk melihat isu intoleransi yang semakin tinggi. Jadi membentuk desa damai ini tidak sembarangan. Kami membuat grand desain desa damai selama 10 tahun, jadi kami sudah membayangkan desa damai yang dideklarasikan selama 10 tahun akan menjadi apa, ” kata Visna.

Dalam membentuk desa damai, Visna mengatakan dibutuhkan komitmen yang lahir dari sebuah kelompok masyarakat yang kemudian mendeklarasikan desa damai di wilayahnya.

“Kelompok yang deklarasi tersebut harus beragam, mereka harus terdiri dari kelompok perempuan, pemuda, tokoh agama atau adat, pemerintah desa, dan aparat,” kata Visna.

Visna menegaskan, desa damai tidak dapat dideklarasikan jika komponen dari kelompok tersebut tidak terpenuhi salah satunya. Menurutnya, desa damai bukan hanya sebuah organisasi swadaya masyarakat, namun sebuah program yang masuk dalam kebijakan pemerintah desa.