Konflik Haiti Semakin Rumit Pasca PM Ariel Henry Pecat Kepala Jaksa

Berita Baru, Port-au-Prince – Konflik politik di Haiti semakin rumit setelah Perdana Menteri Ariel Henry pada Selasa (14/9) kemarin memecat kepala jaksa penuntut umum yang menuduhnya terkait dengan pembunuhan Presiden Jovenel Moise.

Keputusan Henry untuk memecat jaksa Bed-Ford Claude telah mengungkap pertikaian di tingkat tertinggi setelah Presiden Moise ditembak mati oleh pembunuh yang menyerbu kediaman pribadinya di perbukitan di atas Port-au-Prince dua bulan lalu.

Claude dipecat beberapa jam setelah dia meminta hakim yang menyelidiki pembunuhan Moise untuk mendakwa perdana menteri atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.

“Dengan senang hati saya memberi tahu Anda bahwa telah diputuskan untuk menghentikan jabatan Anda,” kata Henry kepada Claude dalam surat yang didistribusikan secara publik, dikutip dari Al Jazeera.

Sebagai seorang politikus moderat dan ahli bedah saraf, Henry ditunjuk Moise sebagai perdana menteri hanya beberapa hari sebelum kematiannya dalam upaya untuk mengurangi ketegangan politik.

Henry telah berjanji untuk memperbaiki situasi keamanan yang mengerikan di negara itu dan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang telah lama tertunda. Dia secara resmi ditunjuk untuk memerintah beberapa hari setelah pembunuhan Moise.

Di satu sisi, Claude mengatakan pekan lalu bahwa catatan telepon menunjukkan Henry telah dua kali berkomunikasi dengan seorang pria yang diyakini sebagai dalang di balik pembunuhan Moise pada malam kejahatan itu. Pria itu kini masih berstatus buron.

Di sisi lain, Henry menolak permintaan jaksa untuk membahas masalah ini sebagai politisasi dan tidak menanggapi tuduhan tersebut.

Atas Kondisi itu, pada hari Selasa (14/9) Claude untuk menulis surat kepada hakim yang mengawasi penyelidikan pembunuhan Moise dan memintanya untuk mendakwa Henry sebagai tersangka.

Claude juga menulis kepada imigrasi untuk memberi tahu mereka agar tidak membiarkan Henry meninggalkan negara itu “karena anggapan serius terkait pembunuhan presiden”.

Kemudian pada hari yang sama, Selasa (14/9), sepucuk surat dari Henry kepada Claude tertanggal 13 September muncul di mana dia mengatakan dia memecat jaksa karena “kesalahan administrasi yang serius”, tanpa merinci kesalahan tersebut.

Dan dalam surat terpisah tertanggal 14 September, ia menunjuk Frantz Louis Juste untuk jabatan tersebut.

Masih belum jelas apakah perintah itu valid karena konstitusi 1987 Haiti mengamanatkan bahwa jaksa hanya dapat ditunjuk atau dipecat oleh presiden, posisi yang masih kosong.

Beberapa ahli hukum menyatakan kekhawatirannya atas permintaan Claude agar Henry diinterogasi dan didakwa, melihat langkah jaksa sebagai penghalang independensi peradilan.

Beberapa di kalangan pemerintah juga telah menyerukan dalam beberapa hari terakhir agar perdana menteri mengundurkan diri atas tuduhan tersebut.

“Ini adalah tindakan yang aneh dan politis,” kata Samuel Madistin, seorang pengacara untuk organisasi hak asasi manusia, kepada kantor berita AFP.

Dekade ketidakstabilan politik, serta bencana alam, telah mengganggu pemulihan situasi di Haiti. Haiti sendiri merupakan negara termiskin di benua Amerika dan perekonomiaannya banyak bergantung pada bantuan. Lebih dari sepertiga warga Haiti menghadapi kerawanan pangan akut, dan geng-geng telah mengubah sebagian besar ibu kota menjadi daerah terlarang.