Dilematis, Hizbullah Lebanon Setujui Pengiriman Ketiga Bahan Bakar dari Iran

Berita Baru, Beirut – Pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah mengatakan pengiriman ketiga bahan bakar Iran telah disepakati untuk menanggulangi krisis bahan bakar yang yang melumpuhkan di Lebanon.

“Kami telah sepakat untuk mulai memuat kapal ketiga,” kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat (27/8).

“Beberapa hari mendatang akan membuktikan bahwa mereka yang ragu tentang pengiriman yang tiba dengan bahan bakar salah … dan kata-kata kami akan jelas ketika kapal pertama mencapai Lebanon,” imbuh presiden yang didukung Iran itu, dilansir dari Al Jazeera.

Sebelumnya, pada hari Minggu (22/8), Nasrallah mengatakan kapal pertama yang membawa bahan bakar Iran untuk Lebanon telah berangkat.

Sementara itu, pihak oposisi memperingatkan konsekuensi mengerikan dari pembelian tersebut, dengan mengatakan itu berisiko dikenakan sanksi pada negara yang ekonominya telah hancur selama hampir dua tahun, mengingat posisi Iran yang tengah dikenakan sanksi ekonomi dan embargo dari Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Uni Eropa.

Perdana Menteri yang ditunjuk Najib Mikati mengatakan sebelumnya pada hari Jumat dalam sebuah wawancara dengan televisi Al Hadath milik Saudi bahwa dia menentang apa pun yang akan merugikan kepentingan Lebanon.

Nasrallah menyalahkan krisis ekonomi negara itu pada apa yang disebutnya pengepungan ekonomi oleh AS, menambahkan bahwa apa yang disebut sanksi Caesar yang dijatuhkan oleh Washington di Suriah telah merugikan Lebanon.

“Silakan dan berikan Lebanon pengecualian untuk bensin dan solar Iran … silakan dan berikan Lebanon pengecualian dari Caesar,” kata Nasrallah, berbicara kepada AS dalam pidatonya.

Kekurangan bahan bakar Lebanon yang memburuk mencapai titik kritis bulan ini, mengancam akan menghentikan kehidupan sehari-hari.

Nasrallah juga mendesak politisi top untuk berhenti memperdebatkan nama untuk kabinet baru dan segera membentuk pemerintahan.

“Sudah saatnya perdebatan ini berakhir,” katanya.

Lebanon telah dijalankan oleh pemerintahan sementara Perdana Menteri Hassan Diab, yang mengundurkan diri dengan kabinetnya setelah ledakan besar di pelabuhan Beirut melanda ibukota setahun lalu.

Mikati adalah perdana menteri ketiga yang ditunjuk sejak saat itu untuk mencoba membentuk pemerintahan dengan Presiden Michel Aoun, sekutu Hizbullah.

Mikati mengatakan pada hari Jumat (27/8) bahwa dia masih harus mengatasi rintangan besar untuk membentuk pemerintahan baru, di tengah krisis ekonomi dan politik yang mendalam yang membuat negara itu memiliki pemerintahan sementara selama satu tahun.

Dia mengatakan kepada Al Hadath bahwa situasi di Lebanon tetap parah.

Membentuk pemerintahan adalah langkah pertama yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan internasional guna membantu menarik Lebanon keluar dari krisis terdalamnya sejak perang saudara 1975-1990.