Pemprov NTB dan Kementerian PPPA Sinergi Bangun Perlindungan Psikososial Anak

Berita Baru, NTB – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Pemerintah Provinsi NTB, bersinergi membangun penguatan psikososial anak di daerah rawan bencana.

Kegiatan ini dilaksanakan di provinsi NTB karena menimbang bahwa provinsi NTB merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. 

Menurut Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA, Dra. Elvi Handraeni, mengutip dari situs BPBD, bahwa setidaknya terdapat 5 sampai 9 potensi bencana yang ada di NTB. Sehingga untuk bisa mempersiapkan keadaan darurat terutama terkait perlindungan terhadap anak maka diperlukan upaya pencegahan, yang salah satunya dengan meningkatkan kewaspadaan.

“Hari ini bapak ibu sekalian kita semua mendapatkan bimbingan teknis, bagaimana nanti kita jika ada bencana, bapak ibu sekalian dapat melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dimana salah satu kelompok rentan selain perempuan di dalam bencana adalah anak,” kata Elvi,

Pada kegiatan Pelatihan pemberian dukungan psikososial bagi lembaga layanan berbasis masyarakat di kawasan kebencanaan. Kamis (19/08/2021)

Ia melanjutkan, bahwa di dalam suatu bencana anak mempunyai banyak sekali kebutuhan yang harus diperhatikan. Diantaranya masalah keselamatan, pendidikan dan psikologisnya. Selain itu Elvi juga menyinggung salah satu dampak bencana terhadap anak adalah masalah perkawinan anak dan trafficking. 

“Mereka mudah sekali trauma, dan kitalah yang akan mengurangi trauma mereka,” pungkas Elvi.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, sebagai fasilitator kegiatan ini mengungkapkan bahwa Provinsi NTB selain sebagai daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, saat ini juga dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap anak. 

Oleh karenanya, untuk mencegah penularan dan dampak kesehatan dari Covid-19 terhadap anak, pemerintah terus berupaya mempercepat serapan vaksin terhadap anak, terutama yang berusia antara 12 sampai 18 tahun.

Ia melanjutkan, terdapat sekitar 533.491 anak yang harus di vaksin di NTB. Namun hingga saat ini baru 19.698 yang telah divaksin dosis I, dan 8.650 yang telah divaksin dosis II.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi termasuk akan melakukan kegiatan vaksin masal, sehingga seluruh pihak dapat ikut membantu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap pentingnya vaksinasi Covid-19 kepada anak.

“Sekitar awal bulan september, bekerjasama dengan Dikbud dan Pramuka kita akan mencoba melakukan kegiatan vaksin masal kepada para siswa,” ungkapnya.

Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB yang sekaligus membuka kegiatan ini juga berharap agar pelatihan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh peserta dari relawan lembaga layanan berbasis masyarakat dan beberapa perangkat daerah terkait serta diikuti juga oleh peserta dari Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.