Ratusan Migran Mogok Makan: Pemerintah Belgia di Bawah Tekanan Izin Tinggal

Berita Baru, Internasional – Pemerintah Belgia berada di bawah tekanan pemberian izin tinggal kepada ratusan migran, di antaranya berada dalam kondisi “antara hidup dan mati” setelah mogok makan selama berminggu-minggu di Brussels.

Ratusan migran tanpa dokumen telah melakukan aksi mogok makan di sebuah gereja dan gedung universitas di pusat kota Brussel selama hampir 60 hari dalam upaya untuk mengamankan surat-surat tempat tinggal.

Kekhawatiran tentang kondisi mereka semakin meningkat, terutama setelah beberapa di antaranya mulai menolak air sejak Jumat.

Bulan lalu, empat pria kmpak mendesak kasus mereka untuk akses hukum ke pasar kerja dan layanan sosial.

Pada hari Senin, dua pejabat PBB mendesak pemerintah Belgia untuk menawarkan izin tinggal sementara kepada para pemogok makan, yang menurut LSM berjumlah 476 orang.

 “Informasi yang kami terima sangat mengkhawatirkan dan beberapa dari mereka yang mogok makan berada di antara hidup dan mati,” kata pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia dan kemiskinan ekstrem, Olivier De Schutter.

Menurut kelompok kampanye We Are Belgium Too, yang menyerukan regulasi migran tidak berdokumen mengatakan sekitar 150.000 sans papiers tinggal di Belgia, banyak di antaranya dikatakan telah berada di negara itu selama antara lima dan 10 tahun atau lebih.

Perselisihan politik bola salju mengancam pemerintah, setelah Sosialis mengancam akan keluar dari koalisi tujuh partai.

Pierre-Yves Dermagne, seorang wakil perdana menteri mengatakan bhawa dia dan menteri Sosialis lainnya akan mundur dari pemerintah jika salah satu pemogok makan meninggal. Ancaman serupa juga datang dari partai Ecolo, menyebut akan menggulingkan koalisi “Vivaldi” yang dipimpin oleh perdana menteri, Alexander De Croo, yang dilantik pada September lalu.

Menteri suaka dan migrasi Belgia, Sammy Mahdi, telah menolak untuk memberikan amnesti menyeluruh kepada semua pekerja tidak berdokumen di negara itu, tetapi telah menciptakan “zona netral” di dekat gereja barok yang menampung beberapa pemogok makan, di mana mereka dapat menerima informasi tentang bagaimana mereka dapat mengamankan status kependudukan.

“Pada saat orang mempertaruhkan nyawa mereka, perlu untuk menjelaskan aturan dengan baik dan mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan,” kata Mahdi. “Zona netral sangat penting untuk dijelaskan kepada mereka tentang mengapa mereka mesti memiliki kesempatan untuk mendapatkan regularisasi atau tidak.”

De Croo telah menyatakan kepercayaan penuh pada menterinya, sementara sekutu di partai liberal Flemishnya mengancam akan menjatuhkan pemerintah karena dinilai tidak bertanggung jawab.

Pemerintah permanen terakhir Belgia, yang dipimpin oleh liberal francophone, Charles Michel, sering dilanda perpecahan atas migran dan akhirnya runtuh karena perselisihan tentang pakta migrasi PBB.

Perselisihan politik tersulut ketika Belgia mengadakan hari berkabung nasional untuk para korban banjir dahsyat minggu lalu yang menurut De Croo tidak ada preseden di negaranya. Menurut jumlah resmi, 31 orang tewas dalam banjir dan 70 masih hilang.

De Croo dan para menteri seniornya akan bergabung dengan Raja Philippe untuk sebuah upacara di Verviers, sebuah kota di Belgia timur di mana jalanan menjadi semburan air berwarna coklat yang kotor. Total korban tewas di Eropa barat mencapai hampir 200, dengan 165 dikonfirmasi tewas di negara tetangga Jerman.