Banggar Colek Sri Mulyani Soal Vaksinasi Berbayar

Berita Baru, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI layangkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh PT Kimia Farma Tbk (KAEF).

Anggota Banggar DPR Ratna Juwita Sari dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Kemenkeu untuk mengawal Kemenkes supaya program vaksinasi tidak dikomersilkan.

“Kami mohon Kemenkeu juga bisa terus mengawal Kemenkes supaya tidak ada isu program vaksinasi yang dikomersilkan,” kata Ratna dalam Rapat Kerja (Raker) Virtual bersama Kemenkeu, Sri Mulyani dan Bank Indonesia, Senin (12/7). 

Politisi Fraksi PKB asal Tuban itu berpendapat bahwa program vaksinasi gotong royong (VGR) individu yang akan digelar Kimia Farma akan memberi dampak negatif pada masyarakat.

“Target 2 juta (dosis) per hari itu jauh sekali dari capaian. Tadi Ibu Menteri menyampaikan rata-rata kita hanya bisa 750.000-800.000 per hari, itu saja kita belum clear. Bagaimana sampai hari ini bisa muncul ada satu BUMN kita memperjualbelikan vaksin tersebut, itu kan sangat mencederai kondisi masyarakat hari ini,” tegas Ratna.

Merespons kritikan Anggota DPR RI dapil Jawa Timur IX itu, Sri Mulyani memastikan program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity 70 persen gratis untuk masyarakat.

Sri Mulyani menyebut, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran dalam APBN. Meski begitu, ia memastikan kritik terkait vaksinasi berbayar akan disampaikan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Vaksin berbayar, nanti saya sampaikan ke Kemenkes juga mengenai aspirasi. Tapi pemerintah menjamin 70 persen herd immunity itu adalah secara gratis, dan itu sudah ada di dalam APBN kita,” jawab Sri Mulyani.