Abdul Halim Dorong Pegawai Mendes PDTT Paham Isu Strategis

Berita Baru, Yogyakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membuka Rapat Koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di BBLM Yogyakarta, Rabu (16/6).
 
Dalam sambutannya, Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim, optimis Kepala BPSDM yang baru, Luthfiyah Nurlaela mampu menguasai persoalan di lingkungannya. “Saya yakin tidak perlu waktu lama untuk belajar, dan kemudian melakukan pemetaan dan perombakan-perombakan mendasar dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Menurut Abdul Halim, apabila SDM Kemendes PDTT dikelola dengan benar, 5-10 tahun ke depan Kemendes PDTT akan menjadi Kementerian yang sangat bagus. Oleh karena itu, dia meminta seluruh keluarga besar Kemendes PDTT harus paham program dan isu-isu strategis Kemendes PDTT.
 
“Jangan sampai pegawai di Kemendes PDTT ketika ditanya dana desa terus jawabannya tidak tahu karena bukan di Direktorat Pembangunan Desa dan Perdesaan. Ini tidak boleh. Seluruh keluarga besar Kemendes PDTT harus paham apa yang di kerjakan di Kementerian, isu-isu strategis apa di Kemendes PDTT,” tegas Abdul Halim.

Menurut Mendes, peran BPSDM dinilai sangat penting untuk membangun paradigma baru karena BPSDM menggarap dua sektor, internal dan eksternal. Dia menjelaskan, internal ada dua yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Adapun Non ASN juga ada dua, yang di dalam administrasi kantor dan di lapangan yang kemudian disebut dengan tenaga pendamping profesional.
 
“Sejak tahun 2015 adanya perekrutan pendamping desa, sampai saya jadi Menteri, itu hampir enggak pernah disentuh sama sekali,” jelas Mendes Abdul Halim.
 
Mendes Abdul Halim yang didampingi istri, Umi Lilik Nasriyah menyebut dirinya akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa, sehingga benar-benar menjadi pendamping yang berkompeten dan profesional. “Saya tidak ingin pendamping desa memiliki sertifikat kompetensi tapi tidak kompeten,” tukas Gus Menteri.