Pengusaha Lokal Gresik Ingin Pemerintah Tata Ulang RTRW

Berita Baru, Gresik – Perkumpulan Pengusaha Gresik Barat (PPGB) menaruh harapan besar kepada Pemerintah Gresik di era kepemimpinan Bupati Fandi Ahmad Yani untuk bisa mewujudkan kemudahan khususnya bagi pengusaha lokal Gresik.

Seperti terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang di-plotting pemerintah untuk usaha tertata dengan baik. Sehingga, area yang ditetapkan sebagai tempat usaha bisa tertata sesuai kondisi riil di lapangan.

Ketua PPGB Amat Prayitno mengatakan, para pengusaha menginginkan penataan kembali RTRW seperti pada saat Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Bupati K.H. Robbach Ma’sum (almarhum). Sebab belakangan penataan RTRW diera pemerintahan Sambari Halim Radianto dinilai rancuh.

“Kami meminta Bupati Gus Yani bisa menata kembali RTRW seperti masa Bupati K.H. Robbach Ma’sum. Sebab akhir-akhir ini ada pergeseran RTRW di era Bupati Sambari justru kami nilai rancuh, yang mana ada tumpang tindih terkait batasan-batasan yang boleh diperuntukkan untuk area industri, ini harus ada penataan ulang agar pengusaha yang mau berinvestasi di Gresik tidak bingung dan tidak terjebak persoalan itu. Saya kira Bupati Gus Yani juga seorang pengusaha sangat paham dengan kondisi Gresik,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, para pengusaha lokal atau swasta merasa masih mendapati beberapa kesulitan yang dirasakan oleh para pengusaha, terutama mereka yang memiliki perusahaan dengan produk-produk orientasi eksport.

Ia mencontohkan salah satu hambatan adalah keberadaan pemasangan portal jalan kembali yang justru sangat merepotkan aktivitas pengusaha untuk mendatangkan atau mengirimkan hasil produk perusahaan. Untuk itu, PPGB juga berharap pemerintah kembali mengevaluasi adanya portal jalan tersebut.

“Kami sebagai pengusaha ingin bersinergi dan mendukung pemerintah, dan kami siap mengikuti aturan dalam menjaga kualitas jalan agar tak rusak. Untuk itu, kami meminta agar keberadaan portal di sejumlah jalan seperti di Kecamatan Cerme, Benjeng, dan Balongpanggang, dan titik lain ditinjau ulang karena mengganggu aktivitas usaha, baik yang ekspor maupun lokal. Kalau ada apa-apa monggo kami siap diajak bicara,” bebernya.

Sebagai bukti dukungan terhadap pemerintah, PPBG yang beranggotakan 40 pengusaha tersebut siap menggelontorkan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membantu pembangunan di Kabupaten Gresik.

“Kami siap membantu pembangunan Kabupaten Gresik di bawah Pemerintahan Gresik Baru. Kami siap mengeluarkan CSR untuk membantu pemerintah memperbaiki jalan jika anggaran pemerintah tak cukup,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga komitmen membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran melalui sejumlah bidang usaha.

“Untuk tenaga kerja dari Gresik yang dibutuhkan siap kami tampung. Namun, untuk pekerja yang skill yang tak bisa diambilkan dari Gresik baru diambilkan dari luar Gresik,” jelasnya.