Keadilan Sosial | Catatan Ramadan: Ahmad Erani Yustika

Jèan Dreze dan Amartya Sen pernah mengerjakan penelitian dengan temuan provokatif, yang kemudian dibukukan dengan tajuk: Hunger and Public Action (1989). Lewat serangkaian riset empiris yang dikerjakan di beberapa negara, seperti Bangladesh, Ethiopia, India, China dan kawasan Sahara Afrika; didapatkan sebuah fakta yang menyentak. Konklusinya: bencana kelaparan hanya mungkin terjadi di negara yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter, kediktatoran militer, atau pemerintahan satu partai; dan hampir tidak pernah dijumpai di negara yang memakai sistem demokrasi. Singkatnya, pemerintahan semacam itu akan memunggungi keadilan dan menggusur kemanusiaan.

Studi tersebut membawa imajinasi bahwa suatu perkara di hilir (kemelaratan, kelaparan, atau disparitas kesejahteraan) penyebabnya bisa jauh di hulu (sistem politik yang memproduksi kebijakan yang adil atau culas). John Rawls, filosof yang menulis buku monumental “A Theory of Justice”, mengulas masalah ini dengan memformulasikan teori keadilan yang berbasis dari dua prinsip: (i) setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar; (ii) ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani secara logis (menguntungkan semua orang) dan dibangunkan posisi yang terbuka bagi seluruh pihak.

Islam mempromosikan vitalnya keadilan dalam banyak ayat di kitab suci, salah satunya bisa disitir dari Surat al-Maidah: “Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” Padahal dipahami pula dengan terang bahwa orang yang paling mulia -dalam Islam- adalah orang yang bertakwa (QS. Al Hujurat:13). Jadi, salah satu pintu menjadi orang yang bertakwa adalah mempraktikkan laku adil secara kafah. Pramoedya Ananta Toer, satrawan raksasa, menulis taklimat bertenaga dalam tetralogi novel Bumi Manusia: “Seorang terpelajar harus berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Sila pamungkas Pancasila disulut api unggun: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dibedah lebih dalam lagi, maka dijumpai kelekatan keadilan dengan kolektivitas. Kebersamaan merupakan sumbu cita-cita keadilan. Nafas itu bisa dilacak dari ayat kunci di dalam konstitusi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dibingkai sistem kolaborasi akan saling menjaga. Sebaliknya, usaha perorangan yang dikurung skema kompetisi akan saling memangsa. Sila ketiga yang berikrar “persatuan” merupakan taman sari kebersamaan atau kolektivitas tersebut. Ayunan kaki persatuan dan keadilan akan membawa kepada kesejahteraan.

Pertanyaannya, dari mana sumber keadilan? Rawls mempercayai bahwa keadilan tidak lain sebagai kepatutan. Tentu tak mudah mengukur kepantasan, namun ia yakin suatu kebaikan itu datang dari sesuatu yang benar (good comes from what is right). Dari sinilah ia membedakan antara keadilan prosedural dan keadilan sosial. Kebijakan yang secara prosedur benar (misalnya akses yang sama masuk ke arena ekonomi via pasar bebas) belum tentu akan menghasilkan keadilan sosial, karena tiap orang punya kapasitas yang berbeda. Selebihnya, ujar Rawls, keadilan menjelma dari sikap cinta kasih/persaudaraan kepada sesama: “The sense of justice is continuous with the love of mankind.”