Sri Mulyani Nilai Potensi Data Fiktif Penerima Bansos Sulit Dihindari

Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai potensi data fiktif penerima bansos sulit untuk dihindari. Apalagi, di tengah pandemi Covid-19 tantangan keuangan negara menjadi luar biasa, karena bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi STRANAS PK 2021-2021 secara virtual, Selasa, 13 April 2021.

“Tindakan kriminal atau fraud, seperti penggunaan data fiktif duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan,” kata Sri Mulyani. 

Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta Kementerian Keuangan dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya untuk terus berkoordinasi mengawal agar anggaran yang telah disediakan bisa tepat sasaran yakni digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Beserta aparat penegak hukum, seperti KPK menjadi sangat penting, selain kita terus memperkuat dan memberdayakan aparat pengawas di masing-masing Kementerian dan Lembaga,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pencegahan korupsi sangat penting karena menunjukkan kualitas pemerintahan negara. Bahkan, tambahnya, pengelolaan anggaran yang baik bisa mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.