Presiden Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran Strategis Esensial Bagi Masyarakat

Berita Baru, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk memprioritas alokasi anggaran untuk pelaksanaan program strategis yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Presien saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021, Jumat (26/03/2021) pagi, dari Istana Negara, Jakarta.

“Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal dan diprioritaskan,” ujarnya.

Presiden mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran. Rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diperhitungkan secara detail dan difokuskan pada program prioritas yang esensial dan dibutuhkan masyarakat.

“Sekali lagi, lakukan konsolidasi anggaran, sedikit program, dua saja unggulan, dua saja skala prioritas, yang dibiayai secara penuh (full) untuk menghasilkan produk yang maksimal, yang benar-benar dicari, yang benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,” tegasnya.

Presiden mencontohkan, jika prioritas kabupaten tersebut adalah pembangunan pasar, pembukaan sawah, atau pembangunan jalan maka anggaran harus diprioritaskan untuk pelaksanaan program tersebut.

“Kalau Bapak-Ibu Bupati mau memberikan skala prioritas seperti itu akan terlihat [hasilnya]. Sekali lagi, jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, enggak akan jadi, setahun hilang, dua tahun hilang,” ujarnya.

Skema pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas tersebut, imbuh Kepala Negara, juga akan memudahkan pengawasan penggunaannya.

“Anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas, ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Dan yang paling penting, kalau anggaran itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrol-nya itu mudah, manajemen pengawasannya gampang,” tuturnya

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan perencanaan yang detail dan matang serta manajemen pengawasan yang baik. Ditekankannya, program yang dilakukan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini masalah manajemen yang banyak terjadi adalah missed-management. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga selesainya tidak tepat waktu, kualitas enggak baik. Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, wah laporannya yang baik, tapi hasilnya di lapangan tidak baik, dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.

Selain itu, terkait penanganan pandemi COVID-19, Presiden mengingatkan agar terus digencarkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) serta vaksinasi.

“Kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujarnya di hadapan peserta Munas.

Sejalan dengan itu, imbuh Presiden, upaya pemulihan ekonomi juga harus dilakukan dengan mengedepankan strategi gas dan rem.

“Percepatan pemulihan ekonomi ini menjadi kunci, tetapi sekali lagi gas dan remnya ini harus diatur. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau membuka pasar [kasus] COVID-19-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, enggak usah tergesa-gesa,“ ujarnya.