Gerbang Tani Tolak Rencana Impor Beras 1,5 Juta Ton

Berita Baru, Jakarta – Baru-baru pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merencanakan impor beras sebesar 1,5 juta ton.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerbang Tani Idham Arsyad, rencana tersebut memicu anjloknya harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani di tanah air. Akibatnya, hasil panen tidak sebanding dengan biaya produksinya.

“Rencana import beras ini tidak tepat dari sisi waktu, karena berbarengan dengan musim panen para petani. Awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya,” kritik Idham.

Daerah-daerah yang memiliki siklus panen adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimatan Selatan.

Meskipun impor beras tersebut masih dalam tahap rencana, lanjut Idham, tetapi pengaruhnya sudah sangat buruk terhadap harga jual gabah kering panen petani.

“Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga, sehingga merugikan petani,” tegas Idham memperingatkan.

Alasan pemerintah melakukan impor terkait iron stock untuk cadangan pangan, menurut Idham harus ditinjau kembali. Karena jika kebijakan itu dipaksanakan, maka akan merugikan jutaan petani di Indonesia.

Oleh karena itu Idham mendesak pemerintah segera membatalkan rencana impor beras 1,5 juta ton tersebut.

“Meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton,” tuntut Ketua Umum DPN Gerbang Tani tersebut serius.

Selain itu, DPN Gerbang Tani juga meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya.