Mahfud: Pemerintah Tidak Alergi Kritik

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritikan masyarakat terkait kebijakan yang dilakukan.

Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (03/3), Mahfud mencontohkan kasus vaksinasi yang awalnya hanya gratis untuk kelas bahwa dan berbayar untuk kelas atas. Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk mengratiskan kepada semua kelas karena adanya kritikan dari masyarakat.

“Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan,” tutur Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mencontohkan pada kasus terbaru di Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras yang akhirnya lampirannya dicabut oleh Presiden Jokowi.

“Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran. Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan,” pungkas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mencabut Peraturan Presiden (perpres) dalam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021, yang didalamnya memuat izin investasi minuman keras (miras).

Presiden Jokowi membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lain.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).