Inggris Kritik Keras Keputusan China yang Menuntut 47 Aktivis

Berita Baru, Internasional – Inggris memberikan kritik keras kepada China atas keputusannya untuk menuntut 47 aktivis Hong Kong dengan tuduhan subversi. “Keputusan untuk mendakwa 47 politisi dan aktivis Hong Kong atas konspirasi untuk melakukan subversi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional adalah langkah yang sangat mengganggu,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.

Raab, seperti dilansir dari Sputnik News, Senin (1/3), mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional yang mendakwa para aktivis melanggar Deklarasi Bersama tentang Hong Kong, China dan Inggris yang ditandatangani pada tahun 1984. Penggunaannya dinilai bertentangan dengan janji yang dibuat oleh pemerintah China

Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara Beijing dan London telah memburuk secara signifikan setelah keduanya berselisih paham mengenai sejumlah masalah, termasuk Hong Kong, bekas koloni Inggris yang kembali ke China pada tahun 1997.

Mengapa Para Aktivis Dituntut?

Sebanyak 39 pria dan 8 wanita yang didakwa dengan tudingan konspirasi melakukan subversi adalah bagian dari kelompok pro-demokrasi yang tahun lalu mengadakan dan berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan tidak resmi untuk memilih kandidat dewan legislatif 2020. Pihak berwenang di China dan Hong Kong mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintah. Jika terbukti bersalah para aktivis akan menerima hukuman penjara seumur hidup.

Mereka didakwa berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan pada tahun 2020 menyusul protes besar-besaran terhadap RUU anti-ekstradisi yang diklaim oleh aktivis pro-demokrasi melanggar kebebasan sipil. Undang-undang Keamanan Nasional memberlakukan hukuman yang lebih keras terhadap pengunjuk rasa. Hal ini kemudian mengkriminalisasi tindakan yang dianggap subversi, pemisahan diri, kolusi dengan pasukan asing, dan terorisme. Orang-orang yang dituduh berdasarkan hukum tidak diberi jaminan sampai persidangan dan seperti yang disebutkan sebelumnya dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup.

Keputusan untuk memperkenalkan undang-undang tersebut menghadapi kritik baik secara internal maupun eksternal, dengan negara-negara seperti Australia, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya.

Undang-undang tersebut menghadapi kritik yang sangat keras di Inggris. Ketika Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada tahun 1997, keduanya menandatangani Deklarasi Bersama yang mengabadikan kebebasan sipil di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”. London mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional merusak kesepakatan itu.

Ketegangan antara London dan Beijing meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena kedua negara memiliki ketidaksepakatan tentang masalah lain, termasuk perlakuan terhadap warga Uighur di wilayah Xinjiang, penggunaan paspor Luar Negeri Inggris, dan pencabutan izin untuk outlet media.