Masih Banyak Kerugian, DPR Nilai Setoran Dividen BUMN Ke Kas Negara Belum Ideal

Berita Baru, Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengapresiasi Badan Usaha Negara (BUMN) yang telah memberikan pendapatan ke negara dalam bentuk dividen sebesar Rp 377,8 triliun dan pajak senilai Rp 1.518,7 triliun selama periode 2010-2019.

Namun, kata Nasim, sumbangan BUMN baik dalam bentuk deviden dan pajak pada negara itu belum cukup ideal dan membahagikan. Pasalnya, dari 142 perusahaan plat merah itu, masih banyak perusahaan yang mengalami kerugian.

“Saya mengapresiasi BUMN yang sudah setor dividen ke Negara sebanyak Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak BUMN Selama 2010-2019 sebesar Rp.1,518,7 Triliun, apakah ini dianggap ideal atau belum mencapai target dan apakah ini penerimaan pajak yang membahagiakan? menurut Saya belum ideal dan belum membahagiakan,” kata Nasim Khan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/02).

Menurutnya, kondisi yang iideal dan membahagikan itu, apabila 142 BUMN tersebut sudah memberikan pendapatan yang sesuai dengan target dan memberikan pajak yang maksimal dan kemudian tidak ada perusahaan yang masih mengalami kerugian.

“Ini tercatatat pendapatan yang diraih dari seluruh BUMN hingga akhir November 2019 mencapai Rp 210 triliun Tepatnya, 76 persen dari total Rp 210 triliun dan hanya disumbangkan dari 15 perusahaan BUMN,” katanya.

Diketahui, sejumlah perusahaan Plat merah masih mengalami kerugian di tahun 2019. Diantaranya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Kertas Leces (Persero).

Untuk itu, anak buah Muhaimin Iskandar ini meminta kepada Erick Thohir dan jajarannya untuk bekerja lebih keras lagi agar perusahaan BUMN bisa memperoleh hasil yang maksimal.

“Kementerian BUMN harus lebih bekerja keras lagi untuk memaksimal BUMN-BUMN agar lebih optimal lagi dan dalam memberikan laba yang lebih banyak lagi ke Negara,” ujar dia.

Target Deviden BUMN 2021

Saat disinggung soal patokan target nilai deviden BUMN pada tahun 2021 yang mematok deviden sebesar Rp26,1 triliun. Nasim mengakui hal tersebut sangat wajar. Sebab, saat ini, semua sektor usaha mengalami dampak penurunan akibat pandemi Covid-19.

“Karena masa pandemic adalah massa yang berat untuk bisa bertahan dilevel aman,” katanya.

Nasim pun optimis, Perusahaan BUMN bisa mencapai target yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Apalagi, latar belakang Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan pengusaha yang berpengalaman.

“Semoga Pandemi tidak menjadi suatu hambatan bagi BUMN-BUMN untuk terus berkarya dan berprestasi untuk menciptakan strategi-strategi yang handal dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang saat ini lagi memprihatinkan,” katanya.

Dia berharap, BUMN-BUMN akan terus bekerja lebih baik lagi dan mempunyai inovasi-inovasi yang terupdate dengan kondisi saat ini untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal.

Sebagai mitra Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI telah memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan plat merah dalam bentuk kebijakan dan anggaran.

“Dimasa Pandemi, Kami dari Komisi VI DPR RI sudah melakukan agenda rapat kerja kepada Menteri BUMN terkait adanya tambahan anggaran kepada BUMN-BUMN yang terdampak dari Pandemi ini Pemerintah telah menyuntik dana sebanyak Rp 75,94 triliun di tahun lalu kepada beberapa perusahan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.

Diketahui, realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai Rp75,94 triliun.

Dari total tersebut, Rp56,288 triliun merupakan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan sebesar Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) itu diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp1,75 triliun, PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1 triliun, PT Hutama Karya sebesar Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi sebesar Rp700 miliar, LPEI sebesar Rp5 triliun dan dukungan PMN non tunai kepada PT BPUI (Persero) sebesar Rp268 miliar.