Bantu Sediakan Informasi Hukum Perikanan, PSHK Luncurkan Situs Lexikan.id

Berita Baru, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline dan didukung oleh Program Indonesia Marine The David and Lucile Packard Foundation secara resmi meluncurkan situs web Lexikan.id, Kamis (28/1) kemarin.

Dalam siaran persnya, PSHK mengatakan situs web tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi hukum dan kebijakan khusus sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan bentuk informasi yang disediakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

“Lexikan.id diharapkan memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses peraturan, kebijakan, dan analisis sektor perikanan. Situs web Lexikan.id juga diharapkan akan membuka akses pemangku kepentingan terhadap analisis hukum, kebijakan, putusan pengadilan, dan berbagai regulasi yang berfokus pada sektor perikanan,” demikian dikutip Beritabaru.co dari keterangan tertulisnya.

Selain itu, Lexikan.id diharapkan juga mampu menjadi wadah bagi seluruh pemerhati perikanan, baik akademisi, peneliti, nelayan, dan pengusaha, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan mudah dicerna pada kegiatan perikanan di Indonesia, khususnya mengenai regulasi dan kebijakan.

“Lexikan.id akan menyediakan lebih dari 900 peraturan,1.000 putusan pengadilan dan konvensi internasional, infografik, analisis hukum, artikel akademis nasional dan internasional, jurnal akademis, daftar instansi pemerintah dan lembaga negara, serta glosarium,” tuturnya.

Dalam acara peluncuran tersebut, Muhammad Faiz Aziz, Direktur Kemitraan dan Kerja Sama PSHK dan Project Manager Lexikan.id, menjelaskan bahwa tujuan utama Lexikan.id adalah mendorong pembentukan kebijakan dan peraturan berbasis bukti pada sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, situs web Lexikan.id juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melihat dan memahami kebijakan serta regulasi sektor kelautan dan perikanan.

Sementara itu, Sekretaris Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Yuliadi mengungkapkan bahwa dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, beberapa faktor pendukung yang harus terintegrasi di dalamnya adalah akses terhadap data yang berkualitas, model pemantauan dan evaluasi yang holistik, proses pengumpulan bukti yang transparan, serta tata kelola bukti yang mandiri. Oleh karena itu, menurut Yuliadi, kehadiran Lexikan.id diharapkan mampu menampilkan itu semua.

PSHK dan Hukumonline berharap, Lexikan.id yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan di sektor perikanan, masyarakat, dan khususnya nelayan, dapat menjadi satu upaya demi mewujudkan kegiatan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan.