FPK Riau Minta DPR Bijaksana Sikapi Penolakan UU Cipta Kerja

Berita Baru, Pekanbaru – Maraknya penolakan publik tehadap pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga direspon oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau.

FPK Riau mengajak mengajak masyarakat, mahasiswa dan buruh agar dapat menahan diri dalam bersikap, sehingga tetap terjaga suasana damai.

“Kepada para pihak yang merasa tidak sependapat dengan pengesahan UU Cipta Kerja agar dalam berunjukrasa menjaga kesantunan dan elegan serta tidak bertindak destruktif yang merugikan semua pihak,” kata Ketua FPK Riau, A.Z Fachri Yasin, di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau, Selasa (13/10) kemarin.

Fachri menyarankan kepara semua pihak yang tidak setuju dengan UU Omnibus Law agar bisa menempuh jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Meskipun begitu, menurutnya carut marut yang terjadi lebih banyak diakibatkan oleh kurang terbukanya informasi publik dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Termasuk kurang efektifnya peran DPR dalam menyerap aspirasi warga

“Kemudian kepada DPR RI kami minta agar arif dan bijaksana dalam menyerap aspirasi dan membaca suasana kebatinan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja,” Ujarnya.

Secara khusus FPK Riau mengingatkan kepada aparat keamanan dalam melakukan pengamanan unjukrasa UU Cipta Kerja ini agar tidak bertindak represif, dan tidak memperlakukan pendemo sebagai musuh.