ILUNI UI Beri Rekomendasi Komunikasi Protokol Kesehatan

Berita Baru, Jakarta – Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dari berbagai latar belakang memberikan rekomendasi terkait komunikasi protokol kesehatan yang efektif. 

Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menyatakan komitmen ILUNI UI melalui Community Development Center untuk memberikan kontribusi di masa pandemi. Salah satu kontribusi tersebut melalui edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. 

“Kita melihat kesadaran dan perilaku masyarakat akan sangat berperan dan menentukan apakah kita sebagai bangsa bisa memutus penyebaran Covid-19 atau tidak,” ujar Andre dalam keterangan resmi yang diterima Beritabaru.co, Sabtu (19/09).

Andre mengatakan, perubahan perilaku masyarakat memang sulit, apalagi berbagai kebiasaan pada protokol kesehatan tidak dikenal sebelumnya.

“Untuk itu ILUNI UI ingin menginformasikan dan memberi masukan kepada pemerintah bagaimana seharusnya kita mensosialisasikan hal ini sehingga masyarakat tidak merasa terpaksa,” ujarnya.

Rekomendasi alumni UI dirangkum ke dalam empat topik utama yakni terkait komunikasi publik yang efektif, adaptasi perilaku sosial, perilaku pencegahan dan penularan Covid-19,  serta adaptasi perilaku adaptif pada anak. 

Berdasarkan rekomendasi tersebut, pemerintah diminta menyajikan komunikasi berbasis fakta, bukti, dan sesuai ilmiah serta transparan dan dapat diakses oleh komunitas difabel. Selain itu, perlu menggunakan key influencer yang intensif, tidak ambigu, dan masif kepada masyarakat. 

Sosiolog UI Imam Prasodjo juga mengimbau agar pemerintah melakukan pendekatan kebijakan melalui komunitas. Imam mendorong tumbuhnya gerakan kolektif untuk menjadi penegak protokol kesehatan. Gerakan tersebut harus muncul dari lingkup komunitas. 

”Selama ini sosialisasinya makro, sementara kita berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran di tingkat komunitas,” kata Imam.

Imam mengusulkan pemerintah harus masuk ke dalam level komunitas. ”Agar sosialisasi berjalan lebih efektif, jenis sosialisasi itu tidak dalam societal yang sangat makro tapi masuk ke community level,” katanya. Dia menjabarkan, sosialisasi tersebut dapat dilakukan misalnya melalui komunitas civil society di pasar, masjid, gereja, komunitas lembaga bisnis, dan komunitas lembaga pemerintah.

Imam juga menyampaikan, pemerintah harus membuat protokol kesehatan yang lebih detail. Selain itu, dia mengingatkan pentingnya kehadiran pasukan-pasukan komunitas dan panitia-panitia yang jadi penegak peraturan.

”Kalau itu dibangun secara masif dengan protokol kesehatan yang customized, ada harapan perubahan perilaku jadi lebih baik karena disiplin sudah terbangun dari bawah.”

Senada dengan Imam, Epidemiologi UI Pandu Riono juga menekankan pentingnya peran publik dalam menghadapi pandemi. Jika menerapkan pembatasan sosial, kata Pandu, maka harus mengkomunikasikan kepada publik dengan baik. 

”Dalam hal ini,  komunikasi jadi tulang punggung dan komunitas jadi front line di publik. Tapi, pemerintah justru memberikan regulasi-regulasi yang tidak dipahami masyarakat,” tegas Pandu.

Pandu juga menyayangkan pemerintah tidak mengajak publik dalam komunikasi protokol kesehatan 3M yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Menurut Pandu, Indonesia berhadapan dengan risiko yang harus dikomunikasikan.  Namun, Pandu melihat komunikasi risiko tersebut tidak terjadi. 

”Yang terjadi adalah informasi serabutan, tidak jelas, tidak terstruktur, dan pesan-pesannya tidak dikemas dengan baik,” ujar Pandu.

Oleh karena itu, Pandu menekankan agar pemerintah memberikan pesan yang terstruktur dan dikemas dengan baik.

”Pesan itu supaya standar diucapkan, jangan ambigu. Jadi kita mendorong penduduk untuk mengadopsi norma-norma perilaku ini. semua harus terukur, terencana, dan jelas baru kita bisa melakukannya.” pungkasnya.