Airlangga: Indonesia dapat Menggantikan China sebagai Tujuan Investasi

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, situasi pandemi Covid-19 ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dari hubungan rantai pasok global baru. 

“Pandemi ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak dapat terpusat di satu negara karena terlalu beresiko. Kini banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasikan industrinya dari China ke negara-negara asia lain terutama di kawasan asean,” kata Airlangga dalam acara HSBC Economic Forum, Rabu (16/9). 

Airlangga mengatakan berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana relokasi investasi ke Indonesia. Perusahaan tersebut berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, dan China atau Tiongkok dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300.000 tenaga kerja.

Pemerintah sangat menyadari pada tahun 2020 ini resiko ketidakpastian masih sangat tinggi. Ekonomi Indonesia menghadapi tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal ketidakpastian global yang berakar dari pandemi covid-19 mengakibatkan proyeksi pertumbuhan dunia yang masih buruk.

Menurut Airlangga untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal guna menangkap peluang relokasi industri dari China ke asia tenggara, pemerintah menyadari pentingnya peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia. Untuk itu pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan.

Kebijakan pertama dalam peningkatan investasi yaitu dengan segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan DPR RI. Airlangga menyasar ada peningkatan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, dan kesejahteraan pekerja sekaligus peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan investasi.

Kedua, dengan menyusun daftar prioritas investasi. Prioritas investasi ini mencakup bidang-bidang usaha yang akan diberikan fasilitas baik perpajakan maupun non perpajakan dengan kriteria antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, hightech, dan berbasis digital. 

“Diharapkan dengan adanya daftar prioritas investasi ini dapat menarik investasi yang bukan hanya besar tapi berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja,” ujar Airlangga.

Ketiga, dalam rangka penguatan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logistik. Pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang pulau Jawa bagian utara. 

Keempat, menyusun inisiatif pembangunan super hup sebagai sentra produksi perdagangan, teknologi, dan keuangan. 

Saat ini terdapat 5 potensi superhub di Indonesia, yaitu koridor Bali-Nusa Tenggara, koridor Sulawesi Utara, koridor Batam-Bintan-Karimun Tanjung Pinang, kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur, kawasan Segitiga Rebana di jawa barat, serta pengembangan industri berbasis klaster melalui super hub di daerah daerah tersebut dan diharapkan bisa meningkatkan pemerataan ekonomi antar daerah.

Airlangga juga meyakinkan bahwa bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkrit dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di tahun 2020. “Bersama kita harapkan agar kedepannya ekonomi Indonesia semakin kuat dan sukses,” tutup Airlangga.