Meski Pandemi, Dirjen Hubla Jamin Kelancaran Logistik Nasional

Berita Baru, Jakarta –Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menjamin kelancaran pendistribusian logistik nasional bahkan dalam situasi pandemi Covid-19.

Dirjen Hubla Kemenhub, R. Agus H. Purnomo mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini cukup mempengaruhi sektor angkutan laut. “Sektor angkutan laut tidak tumbuh, tapi tetap berjalan. Berdasarkan data Pelindo, sektor logistik mengalami penurunan 10-11 persen dimasa pandemi Covid-19,” ujarnya saat menjadi Keynote Speaker secara virtual pada acara Diskusi Online Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Agus mengatakan pihaknya akan terus berupaya agar terciptanya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini, diantaranya melalui berbagai upaya berikut:

1. Tetap mengoperasikan pelabuhan dan pelayaran, khususnya bagi kapal kargo atau barang dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran dan memastikan setiap individu yang terlibat dalam kegiatan logistik tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Sesuai arahan Bapak Presien RI Joko Widodo dan Menteri Perhubungan meskipun bangsa Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 namun perekonomian tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berupaya agar perekonomian nasional tetap berjalan dengan baik dengan terus melanjutkan pembangunan di segala bidang di tengah keterbatasan, termasuk di sektor transportasi laut dalam menjamin kelancaran logistik nasional ke seluruh penjuru wilayah nusantara, terutama untuk barang komoditas bahan pokok dan barang strategis lainnya melalui transportasi laut bahkan sampai di daerah Terdepan, Terpencil, Tertinggal dan Perbatasan (3TP),” ucapnya.

2. Menyiapkan beberapa diskresi melalui sertifikasi ulang dan pemberian perpanjangan ijin.

“Akibat pandemi ini beberapa sektor yang harus sertifikasi ulang, atau perpanjangan – perpanjangan izin diberikan semacam kemudahan karena situasinya memang tidak memungkinkan untuk harus sering bertemu/berkumpul, yang terpenting kami ingin ekonomi tetap berjalan dengan baik,” katanya.

3. Tetap menjalankan program-program pendristribusian logistik baik yang melalui Tol Laut, Kapal Perintis, maupun Kapal Ternak.

“Kami tetap melakukan penugasan. Pengiriman logistik dengan terus mendorong muatan balik dari daerah, terutama daerah 3TP seperti komoditas pertanian dan perikanan,” jelasnya.

4. Memberikan insentif tarif.

Kemenhub melalui Pelindo telah memberikan keringanan tarif atau insentif pada pelayanan jasa dermarga dan penumpukan dari tarif yang berlaku sebelumnya, termasuk juga memberikan keringanan jasa bongkar muat di pelabuhan.

5. Terus melanjutkan pembangunan pelabuhan yang telah di programkan sejak tahun sebelumnya, hal ini bertujuan supaya kapal bisa melakukan bongkar muat dengan sebaik-baiknya.

6. Mendorong kawasan – kawasan industri galangan kapal milik asosiasi agar terjadi konektivitas dengan moda transportasi lainnya seperti moda darat dan udara.

“Bagaimana kapal laut bisa singgah dan bekerjasama dalam pendistribusian muatan kapal dengan sebaik – baiknya melalui jalur darat maupun udara. Begitu juga dengan angkutan penumpang. Meski pesawat sudah bisa berjalan, tapi beberapa jalur yang pendek – pendek di daerah masih membutuhkan angkutan laut sebagai sarana penyeberangan,” imbuh Dirjen Agus.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Antoni Arif Priadi yang turut hadir menjadi narasumber mengatakan, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah menyiapkan ketersediaan sarana prasarana angkutan laut sejumlah 157 armada kapal yang terdiri dari 15 kapal tol laut, 6 kapal ternak dan 116 kapal perintis. Selain itu, Ditjen Hubla juga menyiapkan 20 kapal rede dan 138 kapal pelra.

Capt. Antoni juga menyampaikan beberapa hasil evaluasi pada program tol laut untuk mendorong perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Pertama, program tol laut berdampak pada penurunan tingkat harga barang kebutuhan pokok dengan variasi sebesar -3,1 persen (data SP2KP – Kemendag) dan -3,8 persen (PIHPS – BI).

Selanjutnya, program tol laut berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia sebesar dengan variasi sebesar -14,1 persen (PIHPS – BI) dan -17,3 persen (data SP2KP – Kemendag).

Menurutnya, program tol laut juga menguntungkan bagi kegiatan perdagangan sebagian besar komoditas pangan strategis, terutama ikan segar, cabai dan bawang.

Terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang banyak dilakukan di setiap daerah pada awal pandemi, diakui Capt. Antoni telah berpengaruh kepada penurunan penumpang di angkutan laut tetapi tidak untuk muatan.

“Namun kalau saat ini Jakarta PSBB dibandingkan dengan PSBB yang sebelumnya ke angkutan laut tidak ada pengaruh signifikannya ya. Karena di Jakarta pelabuhan juga cuma Tanjung Priok,” tambahnya.