BMI Nilai Kebijakan Peroleh Pupuk Harus Kartu Tani Memberatkan

Berita Baru, Jakarta – Kebijakan Kementerian Pertanian tentang tata cara memperoleh pupuk bersubsidi bagi petani yang harus menggunakan Kartu Tani dinilai sangat memberatkan.

“Kebijakan itu hal yang memberatkan bapak tani dan ibu tani kita yang jelas-jelas banyak yang tak paham tentang hal-hal terkait kartu, harusnya cukup KTP,” ujar Irwan Saputra Pajerih Wakil Ketua Umum DPP Bintang Muda Indonesia (BMI), Rabu (26/8).

Organisasi yang merupakan sayap Partai Demokrat tersebut menyebutkan, ketika Partai Demokrat berkuasa tidak pernah memberatkan petani dengan kebijakan aneh-aneh

“Pak Syahrul Yasin Limpo sepertinya membuat kebijakan dari lapangan golf yang jauh dari penglihatan nyata nasib petani dari dekat,” tegas Irwan.

Irwan mengatakan, pihaknya sebagai ormas yang melibatkan kaum tani merasa bertanggung jawab membela nasib petani

“Bukankah Pak Joko Widodo terpilih karena petani suka dengan gaya blusukannya tapi kenapa tiba – tiba muncul regulasi seperti itu, harus Presiden yang suka blusukan ke petani menegur menteri terkait karena itu akan menimbulkan kegeraman petani pada pemerintah,” kata Irwan

Irwan menilai hingga saat ini tidak ada prestasi yang diperlihatkan oleh Menteri Pertanian itu pada masyarakat

“Kami dari BMI melihat menteri sekarang nyata-nyata tutup telinga terhadap jeritan petani dan kami meminta agar DPR memanggil menteri pertanian atas kebijakannya yang tak logis itu,” pungkas Irwan.