Kasus Covid-19 RI di Atas China, BMI Interupsi Keras Presiden Jokowi

Berita Baru, Jakarta — Bintang Muda Indonesia (BMI) melakukan interupsi keras terkait naiknya angka Covid-19. Berdasarkan informasi yang dirilis Kementerian Kesehatan, Senin (27/07),  kini yang terinfeksi covid 19, di Indonesia 100.303 kasus, lebih banyak dari China, 83. 664 kasus.

Menurut Ketua Umum BMI Farkhan Evendi pemerintah Joko Widodo masih asyik dengan pesta artis dan pesta pilkada Solo di Istana di tengah pandemi.

Katanya kasusu Ini tamparan keras bagi pemerintah. “Kita kaget dan hal ini benar-benar bagai petir bagi  gugus tugas dan komite yang dibuat Pemerintah. Kami berharap  Presiden Joko Widodo menunjukkan kepemimpinan yang kuat,” ujar Farkhan.

“Sudahlah, berhenti dengan aneka sensasi yang tak urgen terhadap pemberantasan Covid-19,” tambahnya.

Disamping itu, mantan aktivis Jogja yang kerap dipanggil Cak Farkhan ini menyatakan bahwa pertambahan kasus baru  terkonfirmasi Covid-19 masih menunjukan tren tinggi.

Hal ini membuat jumlah kasus positif terinfeksi kasus Corona ditanah air menunjukan tanda belum melandai apalagi menurun.

Sebagaimana media Berita Satu melansir, di prediksi bulan Oktober kasus Covid tembus 400 ribu.

“Ini sungguh situasi gawat, jangan dipandang remeh. Ini persoalan nyawa manusia, dimana tanggung jawab negara atau pemerintah,” ujarnya dengan tegas.

Ancaman reshuffle kabinet pun tak terbukti, dan BMI meyakini akan banyak blunder-blunder ke depan oleh pemerintah, baik terkait isu Covid maupun isu ‘panas’ baru yang mengganggu konsentrasi pemerintah menghadapi Covid-19.

Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih serius dan tak takut pada virus oligarki yang terus menyetir pemerintah.

“Saya khawatir kebingungan dan ketakjelasan arah pemimpin akan mengakibatkan keguncangan baru di Indonesia” sergahnya.

Apalagi di tengah peningkatan covid yang melebihi China, yang notabene diduga sebagai sumber utama adanyavirus Covid-19. “kita sama sekali belum mempersiapkan dampak negatif secara ekonomi maupun sosial politiknya,” katanya.

“Bisa dinilai, selama ini pemerintah salah arah dan tak memiliki kemantapan hati untuk mengambil kebijakan dan keberanian mengeksekusi sejumlah peraturan baik,” tukas Farkhan.