Cegah Penularan Covid-19, KPU Siapkan Sosialisasi Pilkada Berbasis Digital

Berita Baru, Jakarta – Sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan difokuskan melalui konten digital sebagai upaya untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19) di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU RI, Viryan Azis, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/6). “Kami juga sedang merumuskan efektivitas sosialisasi pilkada pada masa kenormalan baru,” kata Viryan.

Menurutnya,  jika pelaksanaan Pilkada serentak positif dilaksanakan maka kegiatan sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan kreasi konten digital untuk menghindari aktivitas yang rawan terjadi penularan Covid-19.

“Begitulah proses Pilkada yang akan kita laksanakan pada masa normal baru mendatang, harus ada penyesuaian dan yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama,” tutur Viryan.

Viryan juga mengatakan KPU akan membatasi aktivitas petugas di lapangan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat. Kalau pun ada kegiatan sosialisasi ke lapangan, maka petugas hanya akan mendatangi warga dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan protokol kesehatan dan tidak boleh bersalaman dan berlama-lama melakukan sosialisasi.

“Yang paling berat adalah menambah anggaran untuk penyesuaian Tempat Pemunguran Suara (TPS)  pada kegiatan pemilihan suara. Dia mencontohkan akan ada pengurangan jumlah pemilih pada satu TPS dari maksimal 800 sekarang hanya maksimal 500 dan ini otomatis akan menyebabkan adanya penambahan TPS dan berimbas pada penambahan anggaran,” katanya.

Hal lain yang penting, KPU RI juga sudah memikirkan penggunaan alat coblos di masa kenormalan baru, apakah tetap menggunakan paku sebagai alat coblos, atau menggunakan alat lain yang sekali pakai. Atau alternatif lain tetap menggunakan paku, namun pemilih diberikan sarung tangan dan paku dibersihkan dalam jangka beberapa pemilih.

Kemudian penggunaan tinta pemilu juga menjadi pertimbangan, karena jika menggunakan tinta lama, dikhawatirkan setiap mencelup tinta maka pemilih akan mudah tertular. Ini juga yang masih menjadi pembahasan bersama dan akan dicarikan jalan keluarnya, apakah menggunakan tinta dengan sistem semprot, tetes atau oles.

Menurutnya, kenormalan baru menjadi sebuah kebutuhan ketika kebiasaan hidup lama tidak bisa diterapkan dalam kehidupan saat ini.

Kenormalan baru hanya bisa efektif hanya untuk orang yang mau berubah dan menerapkan penyesuaian dimana dalam hal ini faktor teknologi menjadi kunci.

“Jika kenormalan baru benar-benar diterapkan, maka pola kehidupan kita akan berubah dan akan terbentuk tatanan hidup yang lebih baik dari pada kehidupan yang sebelumnya. Kalau pun masih ada Covid-19, maka tingkat paparannya tidak akan tinggi karena masyarakat sudah bisa mengantisipasi penyebarannya dengan baik melalui normal baru tersebut,” katanya.

Dia mengatakan sesuai dengan pembahasan rapat dengar pendapat dengan Komisi II, yang dilaksanakan Kamis kemarin, dibahas mengenai penganggaran untuk penerapan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada serentak.

“Dari rapat tersebut disebutkan bahwa pilkada serentak 2020 bisa dilanjutkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dalam setiap tahapan pilkada yang berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 dan kementerian kesehatan. Terkait hal tersebut, KPU akan menindak lanjutnya dengan menyiapkan berbagai instrumen pendukung untuk penerapannya,” tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI akan mengganti 385 penyelenggara pemilu adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Penyebabnya, ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan tidak lagi memenuhi syarat. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan penggantian antarwaktu (PAW).

“Terhadap 385 orang ini yang kita harus mencari penggantinya, dengan pergantian antar waktu (PAW)” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Menurut Arief, jumlah PPS di desa/kelurahan sejumlah 140.235 orang. Dari jumlah tersebut, 249 orang mengundurkan diri, 43 orang tidak memenuhi syarat, dan 30 orang meninggal dunia.

Sementara, jumlah PPK terdapat 21.205 petugas. Dari jumlah itu, 47 orang telah mengundurkan diri, 11 orang tidak memenuhi syarat, dan lima orang meninggal dunia.

Arief mengatakan, para petugas ad hoc itu sudah ada yang dilantik dan belum karena tahapan pilkada ditunda akibat pandemi Covid-19 sejak Maret lalu. Tahapan pemilihan lanjutan serentak di 270 daerah akan dilaksanakan pada 15 Juni 2020 dengan mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara ad hoc.

Dengan demikian, Pilkada 2020 akan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pemungutan suara serentak akan digelar pada 9 Desember 2020, bergeser dari jadwal semula 23 September 2020.

Selain itu, KPU juga mengkategorikan usia petugas ad hoc, mereka yang berusia di bawah dan di atas 45 tahun. Hal ini berdasarkan saran dan masukan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar penyelenggara pemilu merekrut petugas ad hoc di bawah 45 tahun.

“Kalau ada yang di atas 45 tahun, kami akan meminta kesediaan mereka apakah masih tetap mau menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu atau tidak,” kata Arief.

KPU akan tetap melanjutkan apabila mereka masih mau menjadi petugas ad hoc. Akan tetapi, KPU akan merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDB) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan memperhatikan saran dan masukan dari Kementerian Kesehatan.

KPU akan mengawali tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada 15 Juni. Tahapan pilkada itu dimulai dengan mengaktifkan  jajaran penyelenggara pemilu ad hoc, atau sementara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di daerah yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

Sejumlah petugas ad hoc sebelumnya sudah ada yang dilantik, namun dinonaktifkan sementara karena tahapan pilkada ditunda. Adapun sebagian lainnya belum dilantik karena telanjur tahapannya ditunda.