BMI Sambut Gerakan Tolak Kartu Prakerja

Berita Baru, Jakarta – Penolakan Kartu Prakerja oleh berbagai pihak didukung oleh sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI).

Menurut BMI, program ini sarat dengan potensi KKN termasuk juga dengan penunjukan tanpa tender.

“Selain itu program kartu pra kerja sangat cocok disituasi normal bukan situasi darurat seperti sekarang yang mana orang butuh bantuan langsung,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional BMI, Farkhan Evendi, Jumat (8/5).

Saat ini, menurut Farkhan, situasinya nyaris lebih baik memberi makan satu orang lapar daripada membangun seribu gedung.

“Krisis seperti ini berpotensi kerusuhan seperti saat kejatuhan para penguasa di masa lalu, rakyat lapar, Bupati marah-marah bantuan terlambat, malah lebih berkah dan berpahala sekarang pemerintah menyiapkan bantuan sembako langsung daripada program-program lain seperti kartu pra kerja dan ibu kota baru,” terang Farkhan.

“Awas saja kriminalitas seperti perampokan dan penjarahan semakin menjadi-jadi karena krisis kali ini dashyat, Gojek yang dimasa ekonomi sulit masih sedikit terbantu pun kali ini kewalahan,” lanjutnya.

Sikap BMI ini sejalan dengan sikap Partai Demokrat melalui Fraksinya di DPR RI. Lewat Herman Khaeron, Partai demokrat terus mengkritisi kebijakan kartu Pra Kerja ini.

“Apalagi ini menjelang peringatan reformasi yang mana dulu kita menentang keras korupsi dan nepotisme. Kapan kita mau membangun negara berbasis meritokrasi kalau kebijakan menterinya banyak yang ugal-ugalan begini,” ungkap Farkhan.

BMI menyebut bahwa para Menteri harus memahami situasi darurat saat ini dan semua pihak semakin ketat melakukan pengawasan di era pandemi

“Kami salut dengan gerakan anak-anak muda maupun berbagai Tokoh yang terus menyuarakan ini. Sebab kalau tekanannya tidak besar, makin ugal-ugalan saja cara pemerintah mengatasi persoalan covid-19 ini,” kata Farkhan.

Dalam catatan BMI, pembicaraan penolakan Kartu Prakerja menjadi pembicaraan yang dominan di media sosial.

“Apalagi suara penolakan bukan hanya dari kubu oposisi tapi juga partai pendukung pemerintah, kami khawatir ini juga memicu instabilitas di pemerintahan,” punkas Farkhan. [*]