Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

BLT Gresik
Sejumlah perwakilan warga dari berbagai daerah di Gresik menui Ketua DPRD Gresik. (Foto: Rifqi/Beritabaru.co).

Warga Gresik Minta Penjelasan BLT Covid-19 kepada Ketua DPRD



Berita Baru, Gresik – Sejumlah masyarakat Gresik dari berbagai wilayah mendatangi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Fandi Ahmad Yani, di Ruang Ketua DPRD Gresik, pada hari Rabu (22/4).

Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan terkait bantuan masyarakat terdampak covid-19 yang bersumber dari realokasi APBD 2020.

Dalam pertemuan, Ahmad Nadir, Salah satu perwakilan warga, menyampaikan bahwa akan mengawal bantuan ini dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan tepat sasaran.

“Kami sangat resah ketika membaca di media-media pernyataan bupati yang menyatakan bantuan dalam bentuk sembako,” ungkap Nadir.

Senada, Asrofil Anam menambahkan, akan melakukan perlawanan apabila aspirasi dari masyarakat ini tidak dipindahkan bupati.

“Apabila bupati ngotot dalam bentuk paket sembako, kami bersama masyarakat akan memberontak dan melakukan perlawanan”, tegasnya.

Menanggapi aduan tersebut, Ketua DPRD Gresik menegaskan, sumbangan ke masyarakat dampak covid-19 tetap dalam bentuk BLT.

“Saya tegaskan tetap dalam bentuk tunai,” terang Gus Yani.

Penegasan ini sekaligus sebagai klarifikasi Gus Yani, terkait beredarnya berita di media-media yang menyatakan bahwa Ketua DPRD mendukung penuh keputusan Bupati Gresik yang memutuskan sumbangan dampak covid-19 dalam bentuk paket sembako.

Gus Yani mengkhawatirkan kalau tidak dalam bentuk tunai, akan terjadi tumpang tindih sumbangan di masyarakat. Pasalnya sekarang banyak perusahaan atau lembaga sosial telah memeberi sumbangan dalam bentuk sembako.

“Uang sebanyak itu akan menjadi berkah bagi masyarakat dan bisa menggerakan roda ekonomi di tengah melambatnya ekonomi karena dampak wabah Corona,” imbuh Gus Yani.

Lebih lanjut, Gus Yani juga menyampaikan telah berkirim surat  kepada Bupati Gresik dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bupati melaksanakan sesuai keputusan bersama yang telah diambil.

Diketahui, pertemuan dihadiri sejumlah pewakilan masyarakat dari berbagai wilayah, diantaranya wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan.