Transformasi Digital Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan

Berita Baru, Jakarta – Dalam lima tahun terakhir, akselerasi transformasi digital nasional telah berjalan pesat, terutama setelah pandemi. Partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam mengembangkan model bisnis berbasis digital semakin meningkat. Digitalisasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah telah mendukung efisiensi kerja serta meningkatkan perolehan pajak dan retribusi, yang berkontribusi pada resiliensi ekonomi nasional.

Guna memperkuat capaian ini, Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 digelar di Jakarta pada 23 September, mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Rakornas ini dihadiri oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga dan seluruh kepala daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan tiga strategi utama untuk menguatkan ekosistem transaksi digital di daerah. Pertama, inovasi digitalisasi pembayaran dengan mendorong inovasi model bisnis oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan literasi digital. Kedua, pembangunan infrastruktur pembayaran yang stabil dan sesuai standar internasional. Ketiga, konsolidasi industri, termasuk mendorong peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam digitalisasi pembayaran.

“Keandalan infrastruktur sistem pembayaran akan dioptimalkan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” jelas Perry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memberikan empat arahan strategis dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah. “Pertama, percepatan realisasi belanja daerah untuk mendorong perekonomian, serta penguatan ekosistem transaksi digital Pemda melalui BPD,” ungkapnya.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, turut menekankan pentingnya integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan infrastruktur digital dan kualitas SDM. Menurutnya, “Sinkronisasi belanja fiskal pusat dan daerah, serta inovasi dalam ekosistem digital adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi daerah.”

Menteri PAN RB, Abdullah Azwar Anas, menambahkan bahwa digitalisasi pemerintahan telah meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks e-government, naik 43 peringkat sejak 2018. “Pembayaran digital harus menjadi fokus Satgas P2DD untuk memastikan transaksi yang instan dan aman,” jelas Anas.

Rakornas ini juga memberikan apresiasi kepada Pemda yang berhasil mendorong digitalisasi daerahnya, termasuk penghargaan Championship TP2DD 2024 bagi Pemda dan BPD terbaik di berbagai wilayah Indonesia.